Pada konferensi pers di Kantor Exco Partai buruh di Jakarta pada Rabu (13/9/2023), Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengumumkan nama-nama (baru) calon presiden Partai Buruh untuk Pemilu 2024. “Berdasarkan rapat perwakilan akhirnya muncul capres Partai Buruh, yaitu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi, Prabowo Subianto juga didukung oleh 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli didukung 2 provinsi, dan Rocky Gerung didukung 2 provinsi,” ujar Said Iqbal.
Pengumuman tersebut sedikit banyak merubah calon presiden yang diumumkan sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama 3 hari pada 14 hingga 17 Januari 2023 yang dihadiri oleh 800 orang dari 38 propinsi yang merupakan perwakilan exco se-nasional Partai Buruh. Menurut Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh, dikutip dari koranperdjoeangan.com, dari Rakernas Partai Buruh merekomendasikan empat nama. Dua nama yaitu Ganjar Pranowo (didukung 15 provinsi Partai Buruh) dan Anies Baswedan (6 provinsi) kemudian bacapres alternatif yaitu, Said Iqbal (14 provinsi) dan Najwa Shihab (3 provinsi).
Persiapan untuk konvensi itu sendiri sudah dilakukan. Said Iqbal menjelaskan bahwa dari dua kandidat capres utama, yang sudah konfirmasi hadir baru Ganjar. Dia menyebutkan, Ganjar memilih untuk memberikan kuliah umum di hadapan ribuan buruh. Said Iqbal juga menjelaskan bahwa bentuk konvensi kami berbeda, karena belum ada capresnya secara resmi. Bentuknya kuliah umum, atau orasi kebangsaan, atau ikut memberikan seminar. Said mengatakan, konvensi yang dihadiri Ganjar ini akan digelar pada 16 Oktober 2023 mendatang di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Sementara itu, kata Said, pihak Prabowo masih mencari waktu kapan akan menghadiri konvensi Partai Buruh. Dia meyakini Prabowo pasti hadir di konvensi tersebut, meski berbeda tanggal dengan Ganjar. “Kemungkinan ya kemungkinan besar sebelum 19 Oktober, atau boleh jadi paling telat 28 Oktober. Kami berharap sebelum 25 Oktober karena batas (pendaftaran) capres,” imbuh Said.
Setidaknya ada dua hal penting dari perubahan kandidat capres dari Partai Buruh tersebut. Pertama bahwa terdapat kemungkinan perubahan kandidat capres tersebut dilakukan tidak secara demokratis. Karena keputusan Rakernas dikalahkan oleh Rapat Perwakilan. Kedua, penyingkiran nama Anies Baswedan terkait dengan pertarungan di internal KSPI, terlepas bahwa seperti disebutkan Said Iqbal terdapat campur tangan Juru Bicara Anies yakni Sudirman Said di KSPI dan FSPMI.
Dorongan Said Iqbal agar Partai Buruh mendukung Prabowo Subianto sepertinya menguat. Prabowo menyampaikan pantun khusus untuk Partai Buruh. Pantun itu ia sampaikan dalam Milad ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB) yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai, termasuk salah satunya Partai Buruh. “Ini pantun untuk semua. Satu dua cempaka biru, tiga empat dalam jambangan. Walau saudara bisa dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Alamatnya (pantun) sudah jelas ke mana itu,” ujar Prabowo di ICE BSD, Tangerang, pada Minggu (30/7/2023). Usai membacakan pantun tersebut, Prabowo kemudian melihat ke arah perwakilan Partai Buruh yang hadir. Ia kemudian menitipkan salam untuk Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang dulunya merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Suatu organisasi politik buruh dan rakyat memang sepatutnya mengedepankan demokrasi, termasuk memusyawarahkan dan memilih secara bersama kemudian memutuskan suatu sikap terhadap suatu hal atau permasalahan. Karena organisasi yang berkecimpung dalam perjuangan demokratis rakyat, tentu bukan hanya harus mengusung tuntutan-tuntutan demokratis rakyat namun juga mencerminkan bahkan melaksanakan demokrasi dalam jalannya organisasi sehari-hari. Namun perlu diingat bahwa demokrasi bagi organisasi buruh dan rakyat tidaklah sekadar hitung-hitungan voting atau banyak vs sedikitnya suara. Terdapat prinsip-prinsip atau elemen-elemen mendasar yang selalu harus dikedepankan diprioritaskan di depan persoalan jajak pendapat ataupun voting. Baik berdasarkan asas dan program organisasi maupun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan kerakyatan pada umumnya.
Suatu organisasi anti-imperialisme misalkan tidak akan pernah memvoting apakah anggota mau mendukung Palestina atau mendukung Israel, karena sudah jelas satu korban penjajahan dan satunya lagi penjajah. Suatu yayasan atau organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) juga tidak akan melakukan pemungutan suara mengenai siapa yang patut diberi penghargaan atas komitmen pada perjuangan HAM lalu malah menempatkan para pelanggar HAM di daftar pilihan kandidatnya. Maka sedemikian pula, organisasi buruh dan rakyat juga sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip, kepentingannya, bahkan juga program perjuangannya, lalu memusyawarahkan apakah daftar capres-cawapres yang terdaftar ada yang sesuai dengan itu, kalau ada siapa, atau justru malah yang ada bukan hanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, kepentingan, dan program perjuangan organisasi buruh maupun rakyat, melainkan bertentangan bahkan berada di pihak penindas buruh-rakyat?
Kita, dan saya yakin demikian juga dengan kawan-kawan Kiri di Partai Buruh, tidak akan setuju jika Partai Buruh mendukung Prabowo sebagai capres dari Partai Buruh. Prabowo Subianto adalah bagian dari Kediktatoran Militer-Orde Baru pimpinan Suharto, rezim yang berkuasa dengan menghancurkan gerakan buruh dan mencanangkan politik upah murah. Ia juga memainkan peran penindasan dan penculikan terhadap para aktivis demokratis rakyat yang menghendaki dihapuskannya kediktatoran. Kekejiannya dilakukan untuk mempertahankan kediktaktoran militer. Ganjar Pranowo berpihak di kubu kapitalisme ekstraktif yang menghancurkan lingkungan sedangkan Anies Baswedan, tidak ragu-ragu menggunakan isu rasisme untuk memenangkan kursi DKI 1.
Secara umum, buruh dan rakyat tidak dapat mendukung capres dari para elit politik. Kita sudah melihat bagaimana mereka berkuasa 32 tahun Rezim Militer Orde Baru dan 25 tahun rezim-rezim Paska Reformasi. Kekuasaan dan kekayaan berputar disekeliling para jenderal, birokrat serta konglomerat sedangkan kemiskinan dan kesengsaraan diderita oleh buruh dan rakyat.
Kawan-kawan sayap kiri di Partai Buruh harus segera bertindak! Semakin tidak terkonsolidasi, semakin mengecil maka bukan Partai buruh yang akan bergerak ke kiri, justru kawan-kawan sendiri dapat tertarik ke tengah atau bahkan kanan.
Kawan-kawan Kiri di dalam PB sepertinya memahami ini dengan baik. Di dalam serikat buruh merah yang berada di dalam PB, mayoritas anggotanya justru mendukung para elit politik sebagai capres sementara sedikit mendukung pimpinan-pimpinannya sendiri.
Untuk mendorong maju perjuangan maka mereka yang merasa Sayap Kiri di dalam Partai Buruh harus pertama, mengkonsolidasikan dirinya diatas Manifesto Politik baru yang lebih jelas dan lebih mencerminkan perjuangan kelas buruh. Manifesto Politik tersebut setidaknya berisi program untuk memperjuangkan dan mendorong perluasan hak-hak demokratik dan hak asasi manusia. Memperjuangkan hak serikat buruh serta kebebasan sipil. Menghapus semua produk hukum yang anti demokrasi. Termasuk juga melawan mereka yang menghalangi demokrasi. Rehabilitasi bagi korban kejahatan kemanusiaan melalui Pengadilan HAM terhadap seluruh Jenderal, Pejabat serta Konglomerat pelaku Kejahatan Kemanusiaan. Rehabilitasi ini termasuk kepada ide-ide Marxisme, Komunisme dan Leninisme yang dikambinghitamkan oleh Rezim Militer Orde Baru dalam Malapetaka 1965. Sekularisasi yang memisahkan agama dari negara dan pemerintahan. Serta menjamin kebebasan untuk (ataupun pilihan untuk tidak) beragama, berkeyakinan, beribadah bagi seluruh penduduk. Mendukung tuntutan petani untuk melawan perampasan tanah dan Reforma Agraria Sejati yaitu tanah untuk penggarap.
Pembangunan blok sayap kiri dengan manifesto politik yang lebih maju akan menjadi basis pengorganisiran, kampanye, konsolidasi serta memiliki posisi yang lebih jelas terhadap penolakan terhadap dua calon presiden utama yang diusung oleh Partai Buruh yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Manifesto politik tersebut juga harus menjadi dasar bagi radikalisasi massa. Ini menjadi persoalan yang penting sekali karena hanya dengan radikalisasi massa maka kesadaran massa itu bisa meningkat dan dapat membatasi para elit birokrasi serikat buruh.
Kawan-kawan yang benar-benar maju/progresif, berkomitmen, tidak oportunis, pro-Hak Asasi Manusia (HAM), dan kerakyatan, di dalam Partai Buruh, bukan hanya akan meruntuhkan kredibilitas dirinya sendiri bila mengikuti pilihan yang mendukung sisa kediktatoran, pelanggar HAM, pendukung Omnibus Law, dan elit oligarki, melainkan juga menempuh jalan yang berlawanan arah dengan perjuangan buruh dan rakyat. Peganglah erat pendirian dan keyakinanmu untuk bersama buruh-rakyat, bukan bersama pelanggar HAM dan elit-oligarki.
Ditulis oleh Dipo Negoro, Kader Perserikatan Sosialis
Comment here