PRP Gelar Aksi Menuntut Bebaskan Victor Yeimo di Nol KM Yogyakarta

Selasa (24/08) Petisi Rakyat Papua (PRP) mengadakan Aksi long march  yang bertajuk “ Bebaskan Victor Yeimo Serta Seluruh Tahanan Politik dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua”. Aksi ini diikuti oleh Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (Fri-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Cakrawala Muda Kerakyatan(CMK) Yogyakarta, dan individu prodemokrasi lainnya.

Masa aksi berangkat dari titik kumpul pada pukul 10:30 WIB, dan tiba di titik aksi ( 0 Km) pada pukul 11.30 WIB. Sepanjang jalan massa aksi menyuarakan aspirasinya melalui orasi politik dan yel-yel serta nyanyian. Aksi berjalan dengan lancar dan menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker.

Aksi ini menuntut agar Victor Yeimo dibebaskan dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua. Viktor Yeimo merupakan Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor ditangkap pada 09 Mei 2021 oleh tim gabungan satgas Nemangkawi dan Dit Reskrimum polda Papua, penangkapan tersebut dikarenakan Victor melakukan aksi protes dan menolak tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya 2019 lalu, akan tetapi Victor ditangkap dan dipidanakan dengan tuduhan makar dan terjerat 12 pasal KUHP berlapis diantaranya pasal 106, pasal 87 KUHP dan/atau pasal 110 KUHP, dengan ancaman 20 tahun penjara sampai penjara seumur hidup.

Yance selaku masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengatakan bahwa penangkapan Victor yeimo itu merupakan tindakan yang diskriminatif. Jika dibandingkan dengan pelaku rasisme di Surabaya yang hanya di vonis 7 bulan penjara ini sangat tidak adil. Dan juga tindakan Viktor tidak bisa dikatakan sebagai tindakan makar karena tidak ada upaya-upaya melakukan tindakan yang membahayakan Negara dan kepala negara melainkan murni menyampaikan pendapat di muka umum sebagai korban rasisme.

“ Kami rakyat Papua, sangat tidak percaya sekali dengan produk hukum Indonesia, karena itu rasis bagi kami rakyat Papua” pungkasnya, “dan Viktor tidak merencanakan pembunuhan jokowi atau semacamnya” tuturnya lagi. Bagi Yance dalam melihat persoalan yang terjadi pemerintah seharusnya memberikan hak demokratik dan kebebasan politik bagi rakyat Papua dengan memberikan Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua. “Orang Papua tidak butuh pembangunan dan Infrastruktur, tapi kami mau Hak Menentukan Nesib Sendiri sebagai solusi demokratis”

Selain itu Sector selaku massa aksi dari Front Rakyat Indonesia Untuk west Papua, mengatakan keterlibatannya sebagai solidaritas dalam isu Papua merupakan bentuk kecintaan dan Nasionalismenya terhadap tanah air, dia Tidak mau bangsanya yang sebelumnya pernah dijajah kemudian menjadi penjajah baru bagi bangsa lain dan yang paling penting adalah ini merupakan upaya menyelamatkan demokrasi. “Dengan kita terlibat memperjuangkan hak kawan-kawan Papua maka kita memperjuangkan demokrasi sejati, dan kita tidak boleh mengartikan cinta NKRI dengan Nasionalisme sempit, menghapuskan penindasan di setiap bangsa itulah nasionalisme” tegasnya.

Aksi berakhir pada pukul 15:00 WIB, adapun tuntutan yang dibawa oleh Petisi Rakyat Papua adalah:

1. Segera bebaskan Victor yeimo tanpa SYARAT. Karena Victor bukanlah pelaku, melainkan korban terstruktur dan masif kolonial Indonesia yang terjadi terhadap orang asli Papua.
2. Hentikan Eksploitasi isu rasisme terhadap rakyat Papua oleh elit Papua.
3. Menyerukan persatuan dari seluruh komponen rakyat yang ada di tanah Papua dan bersama menyuarakan pembebasan Victor Yeimo karena victor dan rakyat Papua adalah korban rasisme.
4. Menolak produk hukum rasis Otonomi khusus jilid II yang dipaksa untuk dilanjutkan di tanah Papua, tanpa melihat aspirasi rakyat Papua dan segera Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.
5. Buka akses Jurnalis Independen Nasional dan Internasional
6. Buka Ruang Demokrasi di tanah West Papua
7. Tarik Militer Organik dan Non-Organik di Tanah West Papua
8. Tutup Freeport, LGN tangguh, Blok Wabu serta perusahaan ilegal di tanah West Papua
9. Tolak mepmekaran Provinsi dan Kabupaten di Tanah West Papua
10. Hentikan semua izin tambang di Desa Wadas dan Jombaran
11. Hentikan pembungkaman ruang Demokrasi di kampus
12. Sahkan RUU PKS
13. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratik Bagi Bangsa West Papua. (lli)