Rasisme Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Permintaan Maaf!

Dua anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Sersan Dua (Serda) Dimas Harjanto dan Prajurit Dua (Prada) Rian Febriantro pada 26 juli 2021 melakukan tindakan biadab dan rasis terhadap Steven Yadohamang, pemuda tuna wicara di kota Merauke, Papua. Menurut pihak Komisi Nasional (Komnas) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Steven yang memiliki keterbatasan fisik, awalnya saling cekcok dengan salah seorang tukang bubur dengan melakukan gestur perlawanan, karena merasa diusir. Tiba-tiba datang dua anggota TNI-AU, tanpa bertanya, langsung mencekik lengan, membanting Steven ke tanah, menekan punggungya dengan lutut, lalu kepalanya diinjak dengan sepatu lars. Steven  berteriak dengan gestur minta ampun, namun kepalanya tetap diinjak. Ini pun dikonfirmasi media Buruh Papua, yang menelusuri ke warga dan mendapat kejelasan bahwa korban marah karena makanan yang dipesan dan sudah dibayarkannya tidak sesuai tapi dipaksa menerima. TNI merespon ini hanya dengan permintaan maaf pada Selasa (27/2/2021). Barulah setelah protes marak dilayangkan kedua pelaku lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk disidik agar kemudian diproses melalui Pengadilan Militer. Itu pun pihak TNI-AU tidak menarik kronologi versi mereka yang menuduh dan mencap korban sebagai orang yang memeras penjual sehingga mengesankannya sebagai penjahat yang pantas direpresi.

Penginjakan terhadap kepala adalah hal yang khas dilakukan aparat terhadap kaum kulit hitam Papua atau ras Melanesia. Pemabuk, perusuh, dan preman non-Papua baik dalam video rekaman penindakan maupun acara kriminalitas di televisi tidak ada yang pernah diringkus dengan diinjak kepalanya. Penginjakan kepala dan penyiksaan aparat tersebut justru persis seperti yang dialami oleh Obby Kogoya, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, pada tahun 2016 di Yogyakarta, dan George Floyd di Amerika Serikat. Di AS, pembunuhan George Floyd memicu protes di seluruh dunia dan dijawab dengan menguatnya gerakan Black Lives Matter (BLM) atau Nyawa Kaum Kulit Hitam Berharga. Sementara di West Papua memicu gerakan anti rasis pada 2019.

Rasisme di Papua bukanlah kesalahan satu atau dua oknum sehingga bisa diselesaikan dengan maaf-maafan. Rasisme terhadap Papua adalah konsekuensi tak terhindarkan dari militerisme dan kekuasaan kelas borjuis Indonesia yang melayani imperialisme global. Mereka lahir langsung dari rahim kapitalisme-kolonial. Ini bisa dilihat dari sejarah pada Malapetaka 1965, Pogrom Mei 1998, dan sebagainya. Itu berlanjut setelah rezim kediktatoran militer Orde Baru (Orba)-Suharto. Termasuk kerusuhan rasisme yang dirancang militer di zaman Gus Dur hingga Pilkada DKI juga sejarah militerisme di Papua, dilakukanlah berbagai operasi militer, pembunuhan terencana, dan sebagainya, yang semuanya diiringi rasisme.

Harus diingat bahwa semua rasisme dan kejahatan kemanusiaan tersebut tidak ada yang pernah diadili. Bahkan harus dikatakan bahwa kelas borjuis yang menggunakan rasisme dan kejahatan kemanusiaan tersebut bisa tetap berkuasa, kaya raya dan mendapatkan jabatan. Misalnya Hartomo, jenderal pembunuh Theys H Elluay yang kemudian dipromosikan menjadi Kepala Bais, Ma’aruf Amin dijadikan Wakil Presiden ataupun Prabowo dan Wiranto.

Mereka kembali berkuasa dengan tujuan mendanai, memelihara dan memperkuat kelompok-kelompok reaksioner untuk memperkuat rasisme. Sebab rasisme adalah alat yang digunakan untuk memecah belah, mengadu domba, dan menaklukan kelas buruh serta rakyat tertindas.

Maka yang perlu dituntut adalah:  tarik militer dari Papua, bubarkan komando ekstra-teritorial, tangkap-adili-dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM serta selesaikan persoalan Papua dengan damai dan demokratis lewat hak menentukan nasib sendiri. Ini semua hanya bisa dimenangkan dengan (slogannya) Bersatu, Lawan Rasisme!

Ditulis oleh Sharon Muller, anggota Lingkar Studi Sosialis