ditulis oleh Nora Pardi
Pertama kali diterbitkan di Révolution Permanente.
Pemerintah Prancis sedang mengobarkan perang terhadap Islam-kiri “Islamo-leftism”—dan siapapun yang menentang Islamofobia.
Sejak pembunuhan mengerikan Samuel Paty di Conflans, pemerintah Perancis berusaha menghidupkan kembali peruntungannya dengan mendorong persatuan nasional. Tetapi di balik seruan mempertahankan kebebasan berpendapat, pemerintah Prancis sedang melancarkan serangan dan reaksi Islamofobia yang luar biasa. Saat ini menteri pendidikan nasional telah menyarankan bahwa siapa pun yang mencela Islamofobia harus dilihat sebagai bagian dari kelompok “Islam-kiri”, yang bersalah karena keterlibatan intelektualnya dengan terorisme.
Pembunuhan Samuel Paty, seorang guru sejarah di sekolah Conflans Saint Honorine, telah membangkitkan emosi yang kuat. Para guru selama bertahun-tahun telah mengeluh bahwa mereka merasa terisolasi dan kelelahan; sangat terkejut dengan kejadian tersebut, yang tampaknya membuat perasaan tersebut semakin kuat.
Di seluruh negeri, kengerian dan syok yang berkembang luas telah memperkuat seruan pemerintah mengenai persatuan nasional.
Sehingga Emmanuel Macron berbicara tentang pentingnya “persatuan” melawan “mereka yang menumbuhkan kebencian terhadap yang lain”, dari “Islamis yang akan mencuri masa depan kita”. Presiden Macron menyampaikan pidato yang sangat ideologis di Sorbonne, membangkitkan warisan tokoh-tokoh seperti Jaurès, Victor Hugo, dan Louis Pasteur: “Di Prancis … cahaya [Masa Pencerahan] tidak akan pernah padam.”
Macron memainkan retorika persatuan nasional: dia mengadu kubu kebebasan dan Pencerahan melawan kubu kekerasan dan obskurantisme (mereka yang menyebarkan informasi yang terkesan kabur dan sukar dimengerti). Dia mencoba menyatukan negeri di pihaknya dan membangun kembali legitimasi politiknya yang telah hilang. Namun dia juga mencoba memperkuat reaksi politik.
Di minggu yang sama, Gérald Darmanin, menteri dalam negeri, melancarkan serangan terhadap dua kelompok yaitu CCIF, sebuah kelompok kampanye yang memerangi Islamofobia; dan Baraka City, sebuah kelompok amal untuk Muslim yang kurang beruntung. Damarnin mencoba membubarkan organisasi-organisasi ini, dan dia menjelaskan perspektif di balik dorongannya, saat dia berbicara di BFMTV dia mengatakan: “Bagi saya, selalu mengejutkan pergi ke supermarket besar dan melihat ada bagian khusus untuk masakan komunitarian; begini caranya komunitarianisme dimulai “- ia mengacu pada bagian makanan halal (halal and kosher-pent).
Di bawah kedok melindungi kebebasan berbicara, pemerintah menyerang komunitas Muslim, yang ini dibantu oleh undang-undang yang menentang “separatisme”. Undang-undang ini mengizinkan pemerintah untuk mengawasi organisasi masyarakat sipil, dan membubarkan organisasi apa pun yang dianggap tidak mematuhi “nilai-nilai Republik” di mata pemerintah.
Pemerintah Macron telah menggunakan kematian Samuel Paty untuk menjalankan proyek-proyek reaksioner, dan memperkuat diskriminasi anti-Muslim. Namun mereka yang mempertahankan jalan keluar alternatif terhadap masyarakat saat ini juga diserang oleh kelompok sayap kanan. Membela kaum Muslim dan mengecam Islamofobia dipandang sebagai kolaborasi politik dengan ekstrimisme Islam.
“Kita harus benar-benar memperhatikan keterlibatan intelektual apa pun yang terkait dengan terorisme. Masyarakat kita sudah terlalu terpengaruh oleh arus pemikiran tertentu”: demikian Jean Michel Blanquer, menteri pendidikan nasional, mengatakan kepada Europe 1. Dari pertanyaan ini, Blanquer mengaitkan politik serikat mahasiswa UNEF, partai France Insoumise (pergerakan yang dibentuk tahun 2016 untuk mendukung pencalonan Jan-Luc Mélenchon pada Pemilihan Presiden Prancis tahun 2017), dan terorisme.
“Apa yang kami sebut ‘Islam-kiri’ itu mendatangkan malapetaka. Ia mendatangkan malapetaka di universitas. Ia mendatangkan malapetaka ketika UNEF berdamai dengan pemikiran seperti itu. Ia mendatangkan malapetaka di jajaran France Insoumise, yang memiliki orang-orang seperti itu, dan mereka membuatnya sangat jelas. Orang-orang seperti ini lebih menyukai ideologi, yang terkadang, mengarah kepada hal yang terburuk”, lanjut Blanquer.
Itu adalah sebuah pernyataan yang memalukan, dengan menargetkan organisasi pemuda seperti UNEF. Ini mengingatkan kita pada kampanye publik melawan aktivis mahasiswa Muslim dan pemimpin UNEF Maryam Pougetoux, seorang anggota serikat mahasiswa yang dituduh “berdakwah” karena mengenakan kerudung di Majelis Nasional. Di balik serangan seperti ini, menteri pendidikan nasional menggerogoti hak untuk melawan kebijakan pemerintah yang rasis dan Islamofobia, serta melawan diskriminasi. Pada saat yang sama, dia dapat menekan hak untuk terlibat dalam aktivisme di universitas.
Di sisi lain, France Insoumise sedang diserang, meskipun secara garis besar mereka mendukung kebutuhan akan persatuan nasional. Di balik ungkapan “Islam-kiri” terdapat tuduhan bahwa kaum kiri terlibat dalam terorisme. Atas nama memperjuangkan kebebasan berbicara dan melawan Islamisme, pemerintah mencoba menghentikan perdebatan dan menghabisi semua suara kritis.
Aurore Bergé, seorang anggota parlemen dari partai LREM-nya Macron, bahkan menolak menghadiri pawai untuk menghormati korban pembunuhan Samuel Paty — karena, katanya, dia tidak dapat berbaris “berdampingan dengan orang-orang yang telah menciptakan suasana yang mendukung ideologi ini dan menolak untuk melawannya” Kata-katanya menargetkan orang-orang seperti Danielle Obono, anggota parlemen France Insoumise yang telah menjadi sasaran kelompok sayap kanan dan menjadi sasaran karikatur rasis di pers.
Pemerintah Macron sedang mengarahkan dan memperkuat gelombang reaksi.
Seorang aktivis Rokhaya Diallo diserang dalam media televisi oleh intelektual anti-feminis sayap kanan Pascal Bruckner. Dalam kata-kata kasarnya Bruckner mengatakan “Status Anda sebagai perempuan Muslim kulit hitam memberi anda hak istimewa. Anda dapat mengatakan banyak hal. Seandainya saya yang mengatakannya, terutama hal-hal yang Anda telah katakan tentang Charlie Hebdo dan yang lainnya, itu akan menyebabkan kematian dua belas orang …” Retorika keji, tipikal ekstrim kanan, ini bentuk provokasi yang dirancang untuk mengintimidasi kelompok anti-rasisme agar mereka diam. Aktivis UNEF juga disebut “kolaborator” dan diminta meninggalkan unjuk rasa untuk Paty di Paris.
Gelombang kebencian yang kita saksikan ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah. Polarisasi tersebut menciptakan kemungkinan kekerasan terjadi. Hal itu terbukti baru-baru ini ketika dua perempuan bercadar diserang di dekat Menara Eiffel. Agresi seperti itu adalah akibat dari suasana yang diciptakan oleh perang ideologis pemerintah. Selain mengecam apa yang disebut “Islam-kiri”, organisasi-organisasi dan kaum kiri, pemerintah pada saat yang sama juga menyerang media. Darmanin telah mengajukan keluhan terhadap outlet media Médiapart.
Pemerintah tahu betul bahwa kebijakannya dapat berdampak pada munculnya perjuangan sosial yang lebih luas, dan oleh karenanya mereka harus berusaha membungkam suara-suara yang tidak setuju. Namun di atas segalanya, mereka harus mencoba untuk menekan kemarahan dari lingkungan kelas pekerja – contoh signifikan adalah Komite Adama, sebuah kelompok kampanye anti-rasis, yang telah menciptakan gerakan penting melawan rasisme dan kekerasan polisi. Saat ini dalam situasi di mana Muslim, pemuda, dan orang-orang dari pinggiran kota kelas pekerja semakin terstigmatisasi, kemarahan dari rakyat miskin dan terasing dapat memicu konfrontasi sosial yang meledak-ledak.
Dalam situasi ini, kaum kiri tidak boleh jatuh ke dalam perangkap persatuan nasional dan atmosfir rasis yang bermunculan. Organisasi kiri dan gerakan buruh harus berpihak pada mereka yang tertindas, bukan pemerintah. Kita harus menentang setiap upaya pemerintah untuk memulihkan stabilitas politik dengan menyerang organisasi dan hak kita untuk melawan Islamofobia dan berbagai reaksinya.
Naskah diambil dari website Red Flag. Dapat diakses melalui Emmanuel Macron’s right-wing campaign against ‘Islamo-leftism’ dimuat pada 28 Oktober 2020. Diterjemahkan oleh Ezra Nolan.
Comment here