Siapa Yang Bertanggungjawab Atas Pembantaian 1965?

Setengah abad lebih Malapetaka 1965 masih terus menerus ditutupi oleh militer dan penguasa. Sambil terus menutupinya, militer dan para penguasa menyangkal keterlibatan mereka dalam kekejian tersebut. Mereka mengatakan bahwa pembantaian tersebut adalah konflik horizontal hasil dari“spontanitas kemarahan rakyat”. Bahkan militer berupaya menghentikan amukan rakyat tersebut. Amukan rakyat tersebut adalah akibat dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang atheis, anti-Tuhan dan merusak keharmonisan masyarakat. Itu juga merupakan argumentasi utama intelektual seperti Ulf Sundhaussen dalam karyanya “The Road to Power”. Intelektual lain seperti Harold Crouch mengatakan bahwa militer tidak memicu pembantaian namun mengambil kesempatan dari pembantaian tersebut. Sementara itu Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian di Aceh merupakan hasil dari kekerasan religius spontan dan juga kecenderungan sejarah Aceh untuk membunuh lawan politiknya.

Jess Melvin dalam karyanya “The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder” berhasil mendapatkan dokumen ribuan halaman yang menggambarkan peran militer dalam pembantaian 1965. Walau dokumen-dokumen tersebut terbatas pada Aceh dan Sumatera namun dapat memberikan gambaran bahwa pembantaian 1965 dan segala kekejiannya diarahkan tersentral secara nasional di bawah kendali pemimpin Angkatan Darat saat itu, Mayor Jenderal (Mayjen) Soeharto. Militer dapat bertindak dengan cepat dan teguh karena mereka telah melatih diri melancarkan perang teritorial (konsep yang dicetuskan oleh Nasution mengenai kampanye anti-gerilya yang dilancarkan di tingkat desa untuk memusnahkan musuh internal) untuk merebut kekuasaan negara dengan dalih provokasi dari PKI. Tentunya dengan bantuan Imperialis Amerika Serikat (AS).

Pada Januari 1965, Mayor Jenderal S Parman, bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar AS untuk mendiskusikan rencana khusus militer untuk merebut pemerintahan. Duta Besar AS, Howard P Jones pada 10 Maret 1965 mengatakan “Dari sudut pandang kami, sudah barang tentu, percobaan kup yang gagal oleh PKI boleh jadi merupakan perkembangan yang paling efektif untuk memulai pembalikan arah kecenderungan politik di Indonesia”.

Menurut John Roosa dalam “Dalih Pembunuhan Massal” sejak tahun 1958 hingga 1965, AS melatih, mendanai, memberi nasihat dan memasok Angkatan Darat sebegitu rupa sehingga dapat mengubahnya menjadi negara di dalam negara. Di bawah Nasution dan Yani, Angkatan Darat berangsur-angsur memperluas kekuasaannya, mengonsolidasi korps perwiranya, dan menjadikan institusi ini sebagai pemerintah dalam penantian.

Gerakan 30 September memberikan dalih yang tepat bagi militer untuk melancarkan rencana yang sudah lama terpendam. Sejak awal 1 Oktober 1965, kepemimpinan Angkatan Darat mengabaikan Soekarno sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Pada pukul 09:00 tanggal 1 Oktober Soekarno menunjuk MayJen Pranoto sebagai caretaker Menpangad (Menteri Panglima Angkatan Darat), Soeharto menghalang-halangi dan kemudian mengabaikan perintah tersebut. Pada 3 Oktober, Soeharto mematuhi perintah tersebut namun terus memegang kendali komandan-komandan militer menggunakan struktur KOTI (Komando Operasi Tertinggi).

Melalui komando KOTI di Sumatera, RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) di Jawa dan Bali serta kemudian Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) di Kalimantan dan Indonesia Timur, operasi penumpasan “hingga ke akar-akarnya” dilancarkan. Struktur komando tersebut memungkinkan Soeharto mengkoordinir pembantaian secara nasional. Konsep Perang Teritorial menjadi cetak biru untuk operasi pembantaian. Operasi yang dilancarkan dengan kerangka Dwikora di bawah topeng kampanye Ganyang Malaysia.

Demikian pula Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah memiliki kekuasaan tidak terbatas, termasuk untuk mengambilalih properti, menerapkan jam malam, menggeldah orang dan barang mereka, melarang orang untuk tinggal di daerah tertentu, secara sementara mengeksil orang, meminta penduduk sipil untuk membantu penerapan Dwikora dan menangkap serta menahan orang hingga 30 hari tanpa tuduhan. Ini kekuasaan yang sama saat Darurat Militer, perbedaannya adalah Darurat Militer harus diputuskan oleh Presiden sementara Dwikora diterapkan secara internal melalui KOTI. Dengan demikian maka militer bisa menerapkan darurat militer secara de facto tanpa persetujuan Presiden. Dengan begitu maka kekuasaan sipil akan berada di bawah kontrol militer.

Setidaknya sejak malam hari tanggal 1 Oktober 1965, semua anggota angkatan bersenjata diperintahkan untuk membasmi sampai ke akar-akarnya Gerakan 30 September (G 30 S). Termasuk adanya perintah yang dikirim oleh “Men/Pangad” yang sudah menyatakan bahwa G 30 S sebagai sebuah kup, sebelum G 30 S terlihat menantang kekuasaan Soekarno dengan mendemisionerkan kabinetnya. Ini adalah tahapan awal dalam pembantaian 1965, dimana militer mengkonsolidasikan serta mengkomunikasikan kepentingannya untuk melancarkan pembantaian. Kesolidan militer tersebut kemudian ditunjukan dengan mobilisasi militer di belakang Soeharto saat Hari Ulang Tahun ABRI, 5 Oktober 1965.

Tahap kedua adalah kekerasan publik yang dimulai dengan demonstrasi yang didalangi oleh militer dengan slogan dan poster yang provokatif. Umumnya demonstrasi tersebut diarahkan ke kantor PKI untuk kemudian menghancurkannya dan bergerak ke bangunan atau rumah yang dikaitkan dengan PKI. Kemudian penangkapan besar-besaran terjadi terhadap mereka yang dituduh PKI. Sama sekali tidak ada proses hukum disini. Adalah hal yang umum bagi militer untuk memulai penangkapan dengan melibatkan milisi sipil. Mereka yang merasa terkait dengan PKI menyerahkan diri ke aparat militer atau polisi untuk mendapatkan perlindungan.

Disinilah penumpasan “hingga ke akar-akarnya” dilancarkan. Pembunuhan dilakukan secara langsung di jalanan, atau di tempat umum untuk memunculkan ketakutan. Pembunuhan juga dilakukan di gelapnya malam, di kuburan-kuburan massal yang tidak diketahui lokasinya.  Setelah sebelumnya disiksa dengan keji di kamp-kamp konsentrasi. Milisi-milisi sipil juga dilibatkan dalam penahanan dan pembantaian tersebut.

Sebelum 1 Oktober 1965, militer juga sudah melatih milisi-milisi sipil sebagai bagian dari kampanye “Ganyang Malaysia”. Banyak dari mereka yang mendapatkan latihan militer tersebut kemudian bekerja di bawah koordinasi militer untuk melancarkan pembantaian massal. Mereka dimobilisasi dan dipersenjatai. Diperkuat dengan manipulasi agama lewat propaganda “Perang Suci” melawan kafir atau atheis yang halal darahnya. Manipulasi dan propaganda tersebut disampaikan dalam berbagai media massa yang dikontrol militer.

Militer juga semakin memperjelas target-target yang akan dibasmi. Awalnya pada 1 Oktober 1965 mereka menyebutkan sasarannya sebagai “kontra-revolusioner” kemudian pada tanggal 4 Oktober menjadi “Gerakan 30 September”, pada tanggal 6 Oktober targetnya menjadi “PKI dan organisasi-organisasi dibawah payungnya”. Pada tanggal 31 Mei 1966, daftar organisasi-organisasi yang “berafiliasi” ke PKI diterbitkan oleh Soeharto.

Ditulis oleh Dipo Negoro| Kader PS

Tulisan ini juga diterbitkan dalam Arah Juang edisi 50 I-II September 2018, dengan judul yang sama.