Penjajahan di Papua masih berlangsung lebih dari setengah abad atau sudah 57 tahun pendudukan Indonesia dimulai dari 01 Mei 1963 dimana Papua dianeksasi secara paksa oleh kolonial Indonesia. Tahun 1967 sebelum diselenggarakannya Act of Free Coice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, penandatanganan perusahan PT. Freeport oleh Presiden Soeharto dilakukan. Dari sinilah awal mula imperialis Amerika menjajah Papua.
Untuk menjaga semua aset milik imperialis, Indonesia dijadikan sebagai Negara penjaga modal milik imperialisme dan kapitalisme. Indonesia melakukan praktek kolonisasi dengan menjajah Papua dan menjaga aset milik imperialis dan kapitalis.
Pelanggaran HAM mulai terjadi dari awal Papua dipaksa bergabung dengan Indonesia. Pembunuhann hingga pemenjarahan terjadi tidak berhenti-berhenti sampai saat ini. Kolonial Indonesia menjadikan Papua sebagai daerah protektoral bagi kepentingan imperialisme dan kapitalisme berlangsung dengan menghisap sumber-sumber daya alam.
Hampir ribuan aktivis Papua merdeka dibunuh tanpa sebab yang hanya menyuarakan perjuangan hak penentuan nasib sendiri atau Papua merdeka. Gerakan politik rakyat dihancur leburkan oleh kolonial Indonesia dan kapitalis. Praktek kolonisasi dilakukan secara struktural dan juga secara nyata. Rakyat Papua dibuat tidak memiliki masa depan dan hidup dalam penjajahan yang panjang.
Akses jurnalis internasional ditutup. Papua diisolasi dengan banyak media-media kolonial yang memberitakan dengan rasis dan meminggirkan rakyat Papua.
Lebih lanjut, untuk mejaga aset-aset kapitalis dan imperialis, Indonesia dan Amerika memberlakukan praktek militerisasi dimana-mana. Ruang-ruang demokrasi untuk organsasi Papua merdeka, sanggar-sanggar budaya, aksi-aksi gerakan sosial demokratik menyampaikan pendapatnya ditutup rapat-rapat. Ditangkap dengan tuduhan menghasut rakyat dan dikenakan pasal makar oleh militer kolonial Indonesia.
Situasi ini berlangsung hingga sampai saat ini. Rasisme tidak kunjung usai. Kolonial Indonesia justru memelihara genosida dan rasisme tumbuh subur untuk kepentingan kapitalisme dan imperialisme terus berlanjut.
Hari ini rakyat tertindas Papua dan rakyat tertindas di Indonesia diperhadapkan dengan bahaya Covid-19 yang mengancam hidup rakyat.
Desakan rakyat untuk rezim Jokowi mengeluarkan instruksi darurat kesehatan pun tidak dilakukan, berbeda dengan Italia dan China yang disikapi dengan cepat. Dikarenakan kondisi keuangan Negara yang semakin ambruk dibawa kendali kapitalisme dan imperialisme.
Buruh-buruh di Indonesia tidak dikasih tunjangan hidup dan libur selama bahaya Covid-19 menyebar dan memburuh ribuan rakyat Indonesia.
Papua diperhadapkan dengan kondisi yang jauh lebih sulit. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, vaksin yang belum ada, alat deteksi Covid-19 yang tidak ada, membuat ketakutan bagi rakyat Papua.
Instruksi lockdown sampai hari ini tidak diperlakukan secara maksimal oleh pemerintah colonial Indonesia. Negara berada pada bahaya ekonomi yang semakin melemah. Sementara penderita Covid-19 di Amerika peringkat ketiga sesudah Italia dan Spanyol.
Ekonomi Indonesia yang bergantung ke imperialisme Amerika dan Negara-negara kapitalis lainnya membuat Negara semakin melakukan represif dan penguasaan kerja penanganan Covid-19 dilakukan oleh tentara dan polisi.
Jokowi tidak mengeluarkan instrukti darurat kesehatan nasional, tetapi telah mengeluarkan instruksi Indonesia bahaya darurat sipil. Konsekuensinya TNI dan Polisi dikerjakan penuh dalam penanganan Covid-19. Parahnya buruh, nelayan, tani, mama-mama pasar, dan semua rakyat klas tertindas tidak dikasih jaminan hidup dan tunjangan hidup untuk kebutuhan selama bahaya Covid-19 semakin besar.
Covid-19 di Papua semakin meningkat. Penanganan oleh kolonial Indonesia tidak serius. Kolonial dan kapitalis justru lebih mementingkan perusahan-perusahannya dibandingkan rakyat. Dalam kondisi ini, gerakan politik Papua merdeka juga lambat menyikapi hal ini, padahal rakyat Papua dalam bahaya yang besar.
Selain rakyat Papua diperhadapkan dengan pendemi Covid-19, rakyat diperhadapkan juga dengan persoalan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan persoalan berakhirnya Otsus tahun 2021. Tumpang tindih persoalan membuat rakyat dipinggirkan dan dijadikan lahan kepentingan oleh kolonial Indonesia untuk kapitalis dan imperialis untuk terus akan melanjutkan kontrak PT. Freeport dan status Otsus.
Disamping itu juga, ekonomi dunia sedang dalam krisis, imperialisme Amerika dan IMF lakukan intervensi ke negara-negara dunia ketiga. Misal Nicolaus Marudo yang saat ini sedang dijatuhkan oleh imperialisme Amerika. Juga Kuba sedang diblokade imperialisme Amerika dalam membangun solidaritas kemanusiaan dengan membagi-bagi vaksi Covid-19 dengan gratis ke seluruh dunia.
Melihat persoalan-persoalan di atas, maka Partai Sosialis Papua (PSP) menyerukan dan menyatakan sikap:
- Rakyat Papua harus lakukan lockdown dari kampung hingga kota untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Papua.
- Gubernur kolonial Papua dan Papua Barat dibawah rezim Jokowi segera berhenti memanfaatkan situasi Covid-19 untuk kepentingan imperialis dan kapitalis di Papua dan di Indonesia.
- TNI dan Polri segera berhenti melakukan pencitraan atas kejahatan pelanggaran HAM di Papua dan di Indonesia dalam situasi Covid-19
- Menolak situasi darurat sipil yang ditetapkan oleh Jokowi
- Tolak Omnibus Law
- Tolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan Otsus Papua
- Mendukung perjuangan buruh di Indonesia untuk melakukan mogok kerja dan perusahan harus membayar tunjangan hidup selama Covid-19 belum berhenti
- Medukung Kuba melawan dan mengutuk tindakan pemblokadean Amerika Serikat terhadap Kuba
- Medukung Kuba mengirim vaksin Covid-19 untuk rakyat tertindas di seluruh dunia terutama di Papua
- Mengutuk tindakan imperialisme Amerika yang mengintervensi Venezuela untuk penanganan Covid-19
- Bangun solidaritas internasional untuk melawan Covid-19
- Bangun demokrasi kerakyatan untuk hak menentukan nasib sendiri dan sosialisme di Papua
Demikian pernyataan sikap ini kami buat.
Hasta La Victoria Siempre
Tanah Tabi, Papua, 2 April 2020
Juru Bicara: Alex Saa
Contact Signal: +62 852 8283 9816
Email: pspapua@protonmail.com
Comment here