Rejim Militer Soeharto berkuasa dengan menggulingkan Soekarno dan membantai jutaan orang. Termasuk di dalamnya adalah buruh dan para aktivisnya. Organisasi ad hoc seperti sayap karyawan-buruh dari KAP-GESTAPU (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tigapuluh) memainkan peran besar dalam mendukung berdirinya Rejim Militer Soeharto. SEKBER GOLKAR, yang kemudian berkembang menjadi Partai Golkar, memasukan berbagai serikat pekerja ke dalamnya. Serikat tersebut antara lain: KBKI, SOB Pantjasila, SOKSI, PGRI, PSPN dan SOBRI yang dekat dengan Murba. Mereka kemudian membentuk komite aksi KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) yang bertujuan untuk membersihkan buruh terorganisir dari pengaruh komunis.
Namun bukan itu saja, Rejim Militer Soeharto berdiri dan mempertahankan kekuasaannya dengan menghancurkan ideologi, organisasi serta tradisi-tradisi demokratik, kerakyatan dan sosialisme. Doktrin Hubungan Industrial Pancasila (HIP) menjadi doktrin resmi yang mengatur hubungan antara negara-modal-buruh pada tahun 1974. Menurut doktrin HIP, konsep hubungan industrial Indonesia tidak mengikuti konsep Barat/ Liberal ataupun Marxis. Melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Yaitu hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja dengan negara sebagai penengahnya. Hubungan yang harmonis untuk menciptakan stabilitas serta keamanan nasional dalam “pembangunan”.
Namun dalam masyarakat berkelas, tidak ada yang bisa netral. Periode awal Rejim Militer Soeharto ditandai dengan perkembangan para konglomerat, pemilik modal internasional serta hutang luar negeri. Pada tahun 1970an saja sekitar 73,9 persen bidang ekstratif dikuasai modal asing, di pertanian sebesar 2,45 persen. Sementara itu Soeharto serta para jenderal mengembangkan bisnisnya dengan berbagai yayasan dan koperasi. Keluarga dan kroni Soeharto juga semakin berjaya dengan bisnisnya, mereka antara lain: Sudono Salim (Liem Sioe Long), Probosutejo, Ibnu Sutowo, Aburizal Bakrie, Sofyan Wanandi, Mochtar Riady, Bambang Triatmodjo, Ciputra, dsb.
Pada Juni dan Juli 1969, delegasi serikat buruh terdiri dari pemimpin serikat pekerja senior Agus Sudono dari GASBIINDO (Gabungan Serikat Buruh Islam), Adolf Rachman dari KONGKARBU-SOKSI (Konsentrasi Golongan Karya Buruh-Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Darius Marpaung dari KESPEKRI (sebuah serikat buruh Kristen kecil), PDF Manuputty dari SOB Pantjasila, A Dahlan Siregar dari SARBUMUSI dan MO Tambunan dari KBM melakukan tur keliling Eropa. Tujuan mereka untuk meyakinkan investor-investor Eropa bahwa situasi politik Indonesia, terutama sekali pekerja, tidak mengancam keamanan dan kepentingan modal asing. Nama Menteri Perburuhan diganti dengan Menteri Tenaga Kerja, yang merefleksikan perubahan penggabaran buruh sebagai subjek aktif menjadi objek pasif bagi Rejim Militer Soeharto. Jabatan Menteri Tenaga Kerja kemudian diisi entah oleh militer atau mereka yang mendukung harmonisasi dan pembangunan.
Daya tarik investasi dan hutang ke Indonesia berlandaskan, salah satunya, pada buruh murah. Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB, Heri Akmadi, dihadapan pengadilan Rejim Militer Soeharto menggambarkan kondisi buruh pada akhir 1970an dengan upahnya sebesar Rp 400,- perhari. Membandingkan upah tersebut dengan harga satu mangkok mie bakso di belakang gedung pengadilan seharga Rp 150. Upah 400 rupiah itu sendiri merupakan rata-rata nasional. Dalam prakteknya di banyak tempat, jauh lebih buruk. Perkiraan secara nasional sekitar 37 persen telah mencapai upah minimum 600 rupiah perhari sementara 63 persen masih di bawah. Pada tahun 1990an, Rejim Militer Soeharto menetapkan upah minimum berdasarkan atas Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). KFM dihitung berdasarkan atas harga sembilan barang kebutuhan pokok, yaitu beras, minyak goreng, garam, gula, ikan asin, teh, tekstil, minyak tanah dan sabun cuci. Memiliki sabun mandi, makan sayur, ayam atau daging sapi, apalagi liburan dan rumah sendiri tidak mungkin bagi buruh. Selain upah murah, pada saat itu buruh juga tidak memiliki jaminan sosial, cuti dipotong upah, diabaikannya keselamatan kerja; pada tahun 1989 terjadi hampir 25 ribu kasus kecelakaan kerja.
Pada akhir 1960an serta awal 1970an beberapa usaha dilakukan untuk mengembangkan serikat pekerja yang dapat dikontrol oleh Rejim serta tidak melakukan perlawanan terhadap pemilik modal. Ini merupakan bagian dari doktrin HIP. Upaya tersebut dengan melibatkan serikat-serikat pekerja di luar SOBSI yang sudah dihancurkan. Sebelum berdirinya Rejiim Militer Soeharto, serikat-serikat tersebut membangun hubungan erat dengan militer karena kalah bersaing dengan SOBSI. Mereka sama sekali tidak berpikiran untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Ketika terjadi perselisihan perburuhan di beberapa perusahaan negara, seperti maskapai penerbangan serta Hotel Indonesia, tahun 1968 serikat-serikat pro militer tersebut tidak berbuat apapun.
Organisasi-organisasi internasional seperti ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions), FES (Friedrich Ebert Stiftung) dan AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization) juga memainkan peran besar dalam membentuk serikat pekerja tunggal. Ketiga organisasi tersebut sebelum berkuasanya Rejim Militer Soeharto sudah berperan untuk menggoyang kekuasaan Soekarno dan mengkonsolidasikan kelompok-kelompok buruh anti Soekarno dan PKI. AFL-CIO merupakan bagian dari Imperialis AS dalam Perang Dingin, ICFTU memiliki hubungan dekat dengan SBII/ GASBIINDO yang dekat dengan Masyumi sementara FES menawarkan bantuan ke Agus Sudono dari GASBIINDO serta berperan dalam reorganisasi Kementerian Tenaga Kerja.
ICFTU dan FES berperan dalam pembentukan persatuan longgar serikat-serikat buruh yaitu Badan Koordinasi Proyek Buruh Indonesia (BAKERPROBI) dan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). BAKERPROBI didirikan pada Oktober 1968 dalam sebuah konferensi yang disponsori oleh organisasi-organisasi internasional di atas serta Rejim Militer Soeharto melalui SEKBER GOLKAR. Presiden pertamanya adalah Jenderal Sukowati yang juga merupakan Ketua Umum SEKBER GOLKAR. Sepertinya tujuan utama pembentukan BAKERPROBI adalah untuk mengambil dana-dana bantuan internasional untuk serikat pekerja Indonesia. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja, Mursalin mengusulkan penggabungan semua serikat buruh dalam Majelis Buruh Indonesia (MBI). Soeharto kemudian meresmikan MBI dengan sedikit perubahan nama menjadi MPBI pada 11 November 1969. Kedua upaya tersebut tidak berjalan dengan baik karena berbagai serikat pekerja yang ada mempertahankan otonominya.
OPSUS sebuah badan intelijen dibawah Jenderal Ali Moertopo kemudian mendorong pembangunan serikat pekerja tunggal yang dikontrol oleh Rejim Militer Soeharto. Pertemuan-pertemuan awalnya diselenggarakan di kantor Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN). Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi yang ditandatangani antara lain oleh Agus Sudono serta Sjofjan Hamdani dari GASBIINDO, Rasjid Sutan Radjamas dan Radjudin Jusuf dari KBM, Oetojo Oesman dari SOKSI, Sukarno dari Departemen Pertanian yang juga agen OPSUS, Sukijat dari Departemen Dalam Negeri, Sutanto Martoprasono dan Thaheransjah Karim dari SARBUMUSI. Ali Moertopo sendiri yang memilih dan mendekati orang-orang yang menandatangani deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1973 dan menjadi hari kelahiran dari Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Tanggal tersebut kemudian ditetapkan menjadi Hari Pekerja Indonesia melalui Keppres Nomor 9 Tahun 1991. Pada tahun 1985, FBSI kemudian berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang masih berdiri hingga sekarang.
SPSI sejak awal pendiriannya merupakan alat untuk mencengkram kelas buruh dan mempertahankan Rejim Militer Soeharto. Tidak jarang pengurus SPSI di tingkatan pabrik diisi oleh militer sementara pimpinan-pimpinannya merupakan bagian dari partai Golkar.
Antara tahun 1977 dan 1980 terjadi peningkatan gelombang pemogokan buruh, terutama protes buruh tekstil, menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik, terutama hak mogok. Pemogokan ini kemudian menurun karena represi dan resesi antara tahun 1982-1983. Baru pada dekade 1990an berkembang upaya untuk membangun serikat buruh yang memperjuangkan hak-hak kelas buruh termasuk juga memperjuangkan demokrasi melawan Rejim Militer Soeharto.
Ditulis oleh Miswanto, Anggota Lingkar Studi Sosialis
Tulisan ini juga diterbitkan dalam Arah Juang edisi 38, III-IV Februari 2018, dengan judul yang sama.
Comment here