Pada tanggal 5 Februari 1933, awak kapal Angkatan Laut Belanda, De Seven Provinciën (Tujuh Provinsi), melancarkan pemberontakan melawan pemerintah Kolonial Belanda. Menurut Harian Rakyat (koran Partai Komunis Indonesia-PKI) “Pemberontakan “Kapal Tujuh” adalah pemberontakan anti kolonial pertama yang dilakukan oleh prajurit laut Indonesia…” Latar belakang pemberontakan ini adalah depresi ekonomi yang melanda negara-negara imperialis di tahun 1930-an termasuk daerah jajahan mereka.
Kemerosotan ekonomi dikalangan rakyat Bumiputra menyebabkan kemelaratan dan penderitaan jutaan penduduk. Merespon depresi tersebut, pemerintah kolonial Belanda dibawah Gubernur Jenderal de Jonge (1931-1936) mengeluarkan kebijakan yang melimpahkan beban depresi di kalangan rakyat pekerja. Penghemat dan pengetatan anggaran belanja negara dilakukan, salah satunya dengan memotong gaji. Bagi pegawai-pegawai terendah pemotongan upah sampai 45 %. de Jonge juga mengekang pergerakan kebangsaan kaum Bumiputera dengan hak exorbitant, tokoh-tokoh organisasi pergerakan yang dipandang sebagai kelompok extremis dapat ditangkap. Rapat-rapat dan pertemuan kaum pergerakan selalu diawasi oleh polisi rahasia. Ordonansi Pengawasan (Toezicht Ordonantie) tahun 1932, dapat melarang penyelenggaraan pengajaran yang mengancam ketertiban masyarakat.
Lingkungan pelaut Belanda dan Bumiputra dipengaruhi oleh organisasi maupun perspektif progresif, sosialisme (revolusioner maupun reformis) ataupun nasionalisme kiri. Terdapat serikat buruh yang progresif seperti Inlandsche Marine Bond (IMB) dengan jumlah anggota 1.100 orang pelaut. Salah satu tujuannya adalah mencapai perbaikan nasib dari anggota-anggotanya. Serta menyatukan pelaut Pribumi dengan buruh Belanda. Terdapat juga serikat buruh yang beranggotakan pelaut Belanda dengan pangkat dibawah Bintara, yaitu CAMBO (Comite to Behartiging van de Algemeene Belangen Van Het Marine Personeel Beneden de Rang Van Officer). CAMBO berada dibawah pengaruh SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij).
Kondisi kerja pelaut Bumiputra penuh diskriminasi dan caci maki oleh perwira-perwira Belanda. Pada akhir tahun 1932, semua upah pelaut Bumiputra maupun Belanda dipangkas. Kondisi ini mendorong munculnya perlawanan dari berbagai macam serikat pelaut, seperti IMB dan CAMBO.
Pada bulan Desember 1932 terjadi berbagai aksi dari para pelaut Belanda berpangkat rendah yang dibubarkan oleh polisi. Pada tanggal 29 Desember, di Surabaya dilakukan rapat akbar yang dihadiri oleh sekitar 700 pelaut Belanda. Di rapat akbar ini, seorang pelaut Belanda bernama Maud Boshart menentang cara moderat pemimpin rapat dan menyerukan untuk melancarkan pemogokan serta kerjasama dengan pelaut Bumiputra. Pemogokan akhirnya terjadi di kapal perang “Java”, “Sumba”, “Piet Hein” dan “Eversten”. Pemogokan juga terjadi di tangsi Marine Ujung, pangkalan kapal selam dan kapal-kapal perang lainnya, termasuk juga di pangkalan kapal terbang Moro Kembangan. Pada 27 Januari 1933, pelaut Bumiputra dan Belanda menggelar pemogokan menolak keputusan penurunan gaji. Walaupun coba diisolasi namun berita mengenai pemogokan ini tetap terdengar di telinga pelaut di luar Surabaya, termasuk di kapal De Seven Provinciën yang saat itu sedang berlabuh di Sabang, Aceh.
Sehari sesudah mendengar kabar itu, tanggal 28 Januari 1933, menjelang hari Lebaran, para pelaut Bumiputra dan Belanda di kapal De Seven Provinciën menggelar rapat tertutup dengan pura-pura membahas rencana penyambutan lebaran. Paradja dan Rumambi, dua awak kapal berdarah Indonesia, memimpin gerakan pemberontakan di atas kapal. Diputuskan pula bahwa mereka akan membawa kapal ke Surabaya. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Gosal, Kawilarang, Kaunang, Posuma, Hendrik, Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus, Suparjan, Achmad, Tuhumena, J Parinusa dan Manuputi. Hadir pula Maud Boshart dan pelaut-pelaut Belanda yang setuju dengan rencana pemberontakan. Rapat ditutup dengan menyanyikan lagu “Internationale”. Pada tanggal 30 Januari, berita-berita pemogokan di Surabaya kembali diterima oleh para pelaut.
Pada 4 Februari 1933 sekitar 22.00 malam, peluit panjang berbunyi menandai dimulainya pemberontakan. Kapal De Seven Provinciën dikuasai oleh awak kapalnya. Awak kapal Bumiputra dipimpin oleh Paradja dan Gosal, sedangkan awak kapal Belanda dipimpin oleh Boshart dan Dooyeweerd. Kelasi Paradja bertindak memegang komando, Kelasi Kelas Satu Kawilarang yang punya pengalaman di Eropa menjadi navigator. Kelasi Rumambi berada di bagian komunikasi, Hendrik sebagai pengatur bahan bakar, dan Kopral Gosal yang mengurusi bagian kesehatan.
Keesokan harinya dikeluarkan siaran pers dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Indonesia (Melayu), yang memberitahukan bahwa kapal perang De Seven Provinciën sudah diambil-alih oleh awak kapal dan sedang bergerak ke Surabaya. Mendengar berita pemberontakan ini, Belanda dibuat kalang-kabut. Mereka pun mengirimkan kapal Aldebaren. Begitu kapal Aldebaren mendekat, Kawilarang, yang bertugas di persenjataan, memberikan sinyal akan menembak jika kapal tersebut berani mendekat. Kapal Aldebaren pun mundur dan berhenti mengejar.
Belanda kemudian mengirim kapal penyebar ranjau, Goudenleeuw, untuk melakukan pengejaran. Tetapi kapal ini tidak berani untuk terlalu mendekat. Penyebabnya, kapal pengejar ini memiliki meriam lebih kecil dan kalah persenjataan dibanding kapal De Seven Provincien.
Pada tanggal 10 Februari, kapal De Seven Provinciën sampai di Selat Sunda. Belanda mengirimkan kapal perang “Java”, dan dikawal dua kapal torpedo: Piet Hien dan Evetsen. Belanda juga mengerahkan kapal perang yang baru tiba, yaitu Gouden Leeuw, dan sebuah pesawat pembom Dornier.
Van Dulm, yang memimpin kapal perang Java, mengirimkan ultimatum kepada kapal De Seven Provinciën untuk segera menyerah. Tetapi Martin Paradja dan kawan-kawan menolak untuk menyerah. Sesaat kemudian, pesawat Dornier mulai berputar-putar, lalu mengeluarkan ancaman. Tepat pukul 09:18, bom pertama berukuran 50 kg mulai dijatuhkan, tetapi belum mengenai sasaran. Bom kedua dijatuhkan tepat mengenai geladak kapal. Martin Paradja, yang memimpin pemberontakan tewas saat pemboman itu. Sebanyak 20 awak Indonesia dan 3 awak belanda juga dinyatakan tewas akibat serangan itu. Diantara yang gugur adalah Sagino, Amir, Said Bini, Miskam, Gosal, Rumambi, Koliot, Kasueng, Ketutu Kramas, Mohammad Basir, dan Simon.
Sementara itu, 545 ABK bangsa Indonesia dan 81 ABK bangsa Belanda ditahan akibat pemberontakan itu. Kawilarang, karena dianggap memimpin pemberontakan, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Begitu juga dengan Maud Boshart, yang dikenai hukuman 16 tahun penjara. Sedangkan yang lainnya dijatuhi hukuman 6 tahun dan 4 tahun. Para pemberontak kapal De Seven Provincien akhirnya di tempatkan di pulau Onrust, kamp tawanan paling mengerikan saat itu. Sebagian besar pemberontak kapal tujuh meninggal dan dimakamkan di pulau itu.
Ditulis oleh Nusa Nipa, Anggota Lingkar Studi Sosialis
Tulisan ini juga diterbitkan dalam Arah Juang edisi 59, I-II Februari 2019, dengan judul yang sama.
Comment here