Tidak pada Kudeta, Intervensi Amerika dan Invasi Militernya.
Biarkan rakyat Venezuela mengatasi krisis secara demokratis dan beradab!
Imperialis Amerika kembali membuat ulah terhadap Venezuela, setelah sebelumnya memberikan sanksi dan blokade ekonomi serta sokongan dana terhadap berbagai manuver oposisi kanan. Terjadi, kejadian yang berujung pada kekerasan berbasis rasial terhadap 23 warga Venezuela berkulit hitam yang dibakar hidup-hidup pada tahun 2017. Ataupun, upaya pembunuhan terhadap Presiden Maduro pada pertengahan tahun 2018 lalu.
Kali ini, Amerika memberikan dukungan atas deklarasi sepihak Juan Guaido sebagai Presiden interim. Tak lama setelah Presiden Maduro terpilih untuk kedua kalinya melalui pemilu yang demokratis. Dan selang dua hari setelah beberapa perwira dari Garda Nasiona mencoba melakukan pemberontakan.
Pemilu Presiden terakhir sebenarnya dipercepat oleh pemerintahan Maduro, sebagaimana dikehendaki oleh oposisi kanan sendiri, agar tensi politik menurun dan ketegangan bisa di bawa pada ruang demokratik.
Namun, Democratic Unity Roundtable (MUD) menyatakan memboikot pemilu tersebut. Pemilu yang akhirnya dimenangkan oleh Maduro dan aliansi pendukungnya itu berakhir dengan 67, 8% atau 6, 245 juta pemilih memilih Maduro untuk periode kedua. Meski hanya 46, 07% saja partisipasi pemilih dalam pemilu Presiden Mei tahun 2018 lalu.
Hasil pemilu tersebut segera ditolak oleh Pemerintah Amerika dengan berbagai tuduhan dilancarkan. Meski kenyataannya para pengamat internasional dan lembaga pemantau pemilu internasional menyatakan pemilu tersebut demokratis.
Bagi Amerika Serikat, proyek menggulingkan pemerintahan yang berhaluan kiri itu berulang kali dilakukan sejak Pemerintahan Hugo Chavez berkuasa. Pada April 2002, beberapa Jenderal melakukan Kudeta, menangkap Chavez dan menyekapnya di sebuah pulau. Oposisi kanan yang dipimpin oleh Pedro Carmona, segera mendeklarasikan pemerintahannya dan membubarkan Majelis Konstituante dan lembaga-lembaga Negara lainnya. Amerika, segera mendukung Pedro Carmona dan para Jenderal pendukungnya. Beruntung Chavez segera diselamatkan oleh demonstrasi besar-besaran rakyat yang segera menolak dan melawan kudeta tersebut. Kudeta tidak bertahan lama.
Kali ini, dengan alasan “demokrasi dan kemanusiaan”, Donald Trump, Presiden Amerika melakukan manuver berbahaya yang melanggar kedaulatan rakyat dan bangsa Venezuela dengan mendukung kudeta tersebut.
Bahkan pemerintah Amerika mengajukan proposal intervensi militer kepada Dewan Keamanan dalam menangani ketegangan politik di Venezuela. Akhirnya, proposal tersebut kalah tipis, 17 berbanding 16 negara yang setuju intervensi. Indonesia termasuk juga didalamnya yang turut menyumbangkan posisi dan voting. Pernyataan perwakilan Indonesia Dian Triansyah Djani yang ia menyebutkan kondisi di Venezuela menghadapi masalah serius karena 3 juta rakyat Venezuela meninggalkan negaranya. Pernyataan tersebut melegitimasi kondisi krisis yang terjadi di Venezuela, padahal krisis memang terjadi namun dikarenakan ulah imperialis Amerika serta sabotase demi sabotase yang dilakukan kelompok oposisi sayap kanan. Pernyataan dari perwakilan Indonesia tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sebenarnya yaitu intervensi imperialis Amerika dengan mendukung kaki tangannya di Venezuela yaitu kelompok oposisi sayap kanan. Dengan begitu, Indonesia juga telah mengabaikan kedaulatan Venezuela sebagai suatu negara yang berhak menentukan masibnya sendiri.
Apa yang terjadi di Venezuela sebelum Juan Guaido mendeklarasikan diri, bukan lah krisis kemanusiaan. Melainkan krisis ekonomi, sebagaimana yang telah disampaikan pula oleh PBB pada 2018 lalu.
Sebaliknya, Amerika Serikat dan Oposisi Kanan memainkan peran dalam krisis ekonomi atau “perang ekonomi” tersebut. Blokade, sanksi ekonomi, sabotase-sabotase, penimbunan dan penyelundupan barang, spekulasi uang membuat kehidupan ekonomi semakin sulit bagi rakyat Venezuela.
Sejarah telah mengajarkan dengan baik, siasat semacam ini pernah dilakukan oleh Amerika terhadap pemimpin negeri yang tak mau tunduk pada kepentingan modal Amerika. Soekarno dan Salvador Allende di Cili menjadi korban dari siasat menciptakan krisis ekonomi yang berujung pada kudeta militer. Tujuan utamanya: pencaplokan sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar.
Atas perkembangan situasi di Venezuela, kami dari Solidaritas untuk Venezuela (SV), menyatakan sikap:
1. Menolak intervensi Imperialis Amerika dan sekutunya atas pelanggaran kedaulatan rakyat dan bangsa Venezuela.
2. Menolak pernyataan Uni Eropa yang mengancam Venezuela untuk menyelenggarakan pemilu ulang dan apabila tidak akan melakukan intervensi militer.
3. Mendukung Pemerintahan Maduro untuk mengatasi krisis politik secara demokratis dan beradab.
4. Mengkritik pernyataan pemerintah Indonesia yang sama sekali tidak membahas poin yang substansial dalam sidang Dewan Keamanan PBB, yakni: telah terjadi pelanggaran kedaulatan Amerika atas Venezuela. Dan menuntut pemerintah Indonesia untuk menolak sangsi dan blokade ekonomi Amerika terhadap Venezuela.
5. Menolak blokade dan sanksi terhadap Venezuela.
6. Mengutuk seluruh tindakan kelompok kanan di Venezuela seperti menggunakan rasisme terhadap para pendukung Chavistas dan sabotase sabotase yang merugikan Venezuela.
7. Menyerukan kepada gerakan rakyat Sedunia untuk memberikan Solidaritas dukungan kepada Rakyat dan Revolusi Venezuela dalam mempertahankan kedaulatannya menghadapi intervensi Imperialis.
Jakarta, 12 Februari 2019
Solidaritas untuk Venezuela: Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Kongres Politik Organisasi-Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), Resistance, Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), GMNI Jakarta Selatan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SEBUMI), Popular Youth, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Serikat Mahasiswa Progresif Univ Indonesia (SEMAR UI), Garda Papua.
Comment here