Literasi Baca Buku Sejarah Papua Dalam Peringatan Trikora

Jayapura (19/12)-Dalam rangka memperingati Maklumat Trikora yang di keluarkan Presiden Soekarno 19 Desember 1961 di Lapangan Alun-Alun Jogjakarta yang menjadi awal penjajahan Indonesia atas Tanah West Papua, Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (Sonamappa) membuka Literasi Baca Buku Sejarah Papua.

Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09.00 WP di jantung Kota Jayapura. Buku-buku seperti Kibaran Sampari karya Robin Hosborne, Pemusnahan Etnis Melanesia karya Socrates Yoman, Seri Pendidikan Politik ULMWP karya Markus Haluk turut meramaikan literasi buku sejarah Papua.

Pilipus Robaha, Wakil Ketua Sonamappa yang juga sebagai Koordinator Kegiatan, mengatakan bahwa kegiatan hari ini dilakukan demi mengingatkan orang West Papua terkait sejarah kelam Bangsa West Papua. “Trikora adalah awal dimana Bangsa West Papua di jajah oleh Indonesia lewat pidato Soekarno 19 Desember 1961 maka sebagai anak muda kita wajib menanyakan kembali sejarah kelam ini dalam bentuk kegiatan apapun salah satunya seperti yang hari ini kami lakukan”kata Pilipus. Pilipus melanjutkan bahwa konfrontasi Indonesia atas West Papua adalah sesuatu yang tidak sesuai prinsip-prinsip hukum internasional, oleh sebab itu pendudukan Indonesia diatas Tanah West Papua ditentangnya.

Sekjen Sonamappa, Hendrik Horota menambahkan jika Soekarno telah mengambil pilihan politik yang salah untuk merebut Irian Barat waktu itu. Hendrik juga menyinggung soal minat membaca buku yang masih minim di West Papua. “Peminat baca di West Papua masih sangat minim tetapi juga penulis sejarah sangat sedikit sehingga koleksi buku Sejarah Papua kami sedikit serta pembaca yang datang terbatas hanya beberapa orang-orang tua saja.”tambah Horota

Kegiatan ini turut di hadiri oleh beberapa ‘orangtua’ yang aktif berjuang demi pembebasan West Papua pada tahun 1980-1990an hinga saat ini. Literasi baca buku ditutup sekitar pukul 16.30 WP. Sementara itu di waktu yang bersamaan Diskusi mengenai 19 desember 1961 juga di lakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berlangsung pukul 09.00-15.00 waktu papua di
Sekertariat KNPB Pusat. (Gun)

——————–

Berikut adalah pernyataan sikap dari Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (Sonamappa)

MENOLAK TRIKORA (TIGA KOMANDO RAKYAT)

Salam Pembebasan.

Manipulasi sejarah serta penipuan dan pembodohan sejarah untuk membalikan fakta tindakan MAKAR atau tindakan MENGANEKSASI wilayah Papua kedalam Bingakai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan Ir. Soerkarno, Presiden pertama Indonesia pada 19 Desember 1961 di Alun-Alun Jogjakarta, melalui pengumandaan TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) yang berisi; 1) Bubarkan Negara Papua. 2) Kibarkan Bendera Merah Putih di seluruh dataran Papua (dulu Irian Barat). 3) Mobilisasi Umum Untuk Menduduki Irian Barat. Dengan maksud dan tujuan untuk menjajah serta mengeksploitasi sumber daya alam di Papua. Masih terus dilakukan.

Sehingga kami, SONAMAPPA bertanya dihari ini (Selasa/19/Desember/2017) kepada Pemerintah dan Negara. Bahwa sampai kapan negara ini akan terus berbohong dan memanipulasi fakta sejarah yang sebenarnya. Bahwa Indonesia MENGANEKSASI wilayah Papua dan melakukan tindakan MAKAR atas tanah dan manusia Papua semenjak TRIKORA dikumandangkan oleh Sang Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia? Apakah sampai orang Papua punah diatas tanahnya? Atau kah hingga sumber daya alam diperut bumi mama Papua dieksploitasi habis hingga kering? Entalah.

Namun dihari ini (19 Desember 2017) dalam rangka memperingati 56 tahun TRIKORA dikumangkan. Kami generasi Papua yang sadar akan realita hidup orang Papua hari ini didalam NKRI dan sadar akan sejarah perjuangan politik rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Hari ini dengan tegas kami mengatakan. Bahwa kami menolak dan memitah kepada negara Indonesia untuk:

• Menolak Integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Menolak Ivesatasi Modal Asing dan Nasional Indonesia di Bumi Cendrawasih (Papua)
• Menolak MIFE di Merauke
• Meminta Negara Indonesia untuk segera; mengusut, menangkap, dan mengadili pelaku pelanggaran HAM di Papua untuk menciptakan keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM di Papua
• Meminta Kepada Negara untuk segera membuka akses yang seluas-luasnya bagi jurnalis asing masuk ke Papua
• Meminta Negara segera memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah Papua.

Demikian pernyataan sikap kami, Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (SONAMAPPA).

Holandia, 19 Desember 2017

Hormat Kami