Pada hari kamis, 14 Desember 2017 diadakan kembali aksi kamisan rutin yang dilakukan oleh komunitas Aksi Kamisan Kaltim. Aksi kali ini dihadiri oleh berbagai elemen pejuang lintas organisasi, mulai dari organisasi mahasiswa, aktivis lingkungan, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, seniman, budayawan, wartawan, Sekolah Perempuan Kaltim dan beberapa pejuang yang menghendaki perubahan sosial kearah yang lebih baik lagi. Selain itu pula, dimeriahkan oleh performa musikalisasi dari C.DA Project, Rastabandiyah, Sampeq dan Tari Sanggar Seni Apolagaan.
Aksi kamisan Kaltim kali ini menganggkat tema “Politik Tanpa Korupis”, yang juga bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi pada tanggal 9 Desember 2017 selang lima hari sebelumnya. Saat aksi berlangsung koordinator aksi mengecam tindak korupsi yang semakin bertaburan di setiap institusi pemerintahan Jokowi-Jk selama masa kepemimpinan 3 tahun yang sedang berlangsung. Selain itu juga, kasus ketua DPR RI yang disandang Setya Novanto dari korupsi mega proyek E-KTP yang ditaksir kerugian negara mencapai 2,3 Triliun rupiah.
Kemudian ini dibenarkan juga oleh Herdiansyah Hamzah, seorang dosen sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawaraman yang mengungkapkan bahwa lembaga terkorup direpublik ini dari hasil lembaga survei adalah DPR RI yang dikatakan lembaga representasi dari rakyat Indonesia.
“apakah korupsi itu soal mentalitas dan moralitas semata?” tanya Herdiansyah disaat orasi politiknya. “korupsi tentu bukan soal moral dan mental saja, begitupun tidak akan pernah diselesaikan dengan pelajaran agama semata. Tidak akan pernah cukup dibahas dirumah-rumah ibadah saja. Korupsi merupakan dampak dari sistem yang sedang berlangsung saat ini. Data dari Transparency Internasional menyebutkan Indeks Presepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2016 berada pada angka 37 dari total poin 100, ini mengalami peningkatan pada tahun 2015 lalu. Kemudian survei dari Global Corruption Barometer yang dikeluarkan TI menempatkan lembaga legislatif, dari pusat (DPR RI) hingga daerah (DPRD) sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 Menteri, 4 Duta besar, 7 Komisioner, 17 Gubernur, 51 Bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3 dan 14 Hakim, yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi” ungkap Herdiansyah.
Meningkatnya korupsi dilembaga pemerintahan ini juga tidak terlepas dari semakin membusuknya kosa kata politik dari elit politik pemerintahan, pengaburan makna politik membuat masyarakat Indonesia semakin anti pati terhadap politik, “kosakata politik tiba-tiba menjadi istilah menjijikan, bukan karena politik itu benar-benar busuk, bukan pula karena politik itu abai dengan harapan kita. Tetapi karena tabiat kotor dari para elit politik yang telah menyelendupkan makna dan tujuan politik yang hendak diperjuangkan” sambungnya.
Kalimantan Timur merupakan salah satu ladang perusahaan sawit yang tersebar dari berbagai wilayah. Sektor sawit ini rentan dari perilaku sewenang-sewang perusahaan yang masih terdapat banyak memperkerjakan tenaga kerja usia dini atau anak-anak, dan ini tentu bertentangan dengan aturan hukum yang tidak memperbolehkan memperkerjakan anak dibawah umur. Binsar dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia membeberkan bagaimana praktek industrialisasi sawit di Kalimantan Timur banyak bermasalah
“Soal politik dan korupsi. Industri sawit merupakan hal yang rentan terjadinya praktek korupsi. Mulai dari Hak Guna Usaha hingga kelas pekerja banyak dirugi dari praktek korupsi perusahaan, mulai dari menunggak upah buruh, tidak dijaminnya kesehatan para buruh, hingga penggusuran lahan-lahan rakyat yang pada akhirnya pemilik lahan menjadi buruh dipabriknya. Begitu pula kondisi buruh perempuan yang menyandang status buruh harian lepas yang tanpa jaminan sedikipun dari perusahaan, hingga terdapat anak-anak yang putus sekolah untuk bekerja di kebun sawit membantu orang tuanya dengan upah yang tidak layak” ucap Binsar dengan geram.
Di Indonesia saat ini sektor sawit juga merupakan industri primadona selain tambang dan gas, sekaligus penyumbang pendapatan negara yang cukup besar “hasil industri produksi sawit menyumbang hampir 220 Juta US Dollar, dari ekspor produksinya. Namun buruh dipekerjakan sesuai tuntutan pasar kapital, ini terjadi dari zaman Orde Baru hingga masa kepemimpinan Jokowi-JK saat ini. Bahkan dalam praktek produksinya ada upaya pemotongan gaji ketika produksi tidak sesuai, adapula orang tua berumur 50 tahun lebih masih bekerja, sekaligus hampir 60 % buruh perempuan di sektor perkebunan hampir tidak terdaftar dari dinas ketenagakerjaan. Disinilah perusahaan melakukan korupsi dari hasil kerja buruh yang tidak terbayarkan dengan layak.” sambungnya.
Selain dari perwakilan organisasi dan akademisi yang turut terlibat, ada pula yang membuat surat terbuka untuk presiden Jokowi menuntut agar menangani kasus korupsi yang menjalar dari pusat hingga daerah. Korupsi ini tentu merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Praktek-praktek korupsi juga sarat dari penghancuran ruang hidup masyarakat, mulai dari kriminalisasi, represi, penggusuran lahan, hingga pembunuhan berlaku untuk mempermudah akses menyelundupkan uang rakyat untuk kepentingan minoritas manusia.
Korupsi merupakan dampak dari sistem yang sedang berlangsung hari ini. Logika korupsi tidak terlepas dari keinginan untuk mengakumulasi modal, mengeksploitasi sumberdaya alam dan manusia, dan memperluas jaringan untuk akses korupsi yang lebih besar dan luas lagi. Tentu berharap korupsi dapat hilang tanpa menghancurkan sistem yang sedang berjalan, sama saja mengharapkan gajah masuk lubang jarum, tidak mungkin! Korupsi harus dilawan sejalan dengan menghapus dan menghancurkan sistem yang mengutamakan kepentingan modal atau sering dikatakan sistem kapitalisme, dimana akses sumber daya manusia dan alam diatur oleh segelintir umat manusia.
Diakhir acara Aksi Kamisan Kaltim diiringi lagu-lagu kerakyatan dari Rastabandiya, peserta aksi antusias bersama-sama bernyanyikan lagu. Dan sebagai penutup peserta aksi merapatkan barisan sekaligus menyanyikan lagu darah juang. (bs)
Comment here