Pada hari Kamis, 23 November, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan DPR Papua telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tembagapura. Menurutnya, Pansus Tembagapura akan turun ke Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika mencari tahu, mengumpulkan data dan mengkaji semua kejadian di wilayah itu belakangan ini. Yunus juga menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini terkait dengan aksi Front Perjuangan Rakyat sebelumnya.
Namun pembentukan pansus tersebut ditolak oleh Front Persatuan Rakyat (FPR). Koordinator Umum FPR, Womsiwor Samuel, menyatakan bahwa pembentukan Pansus tersebut bukan merupakan tuntutan dari FPR. FPR menuntut agar Freeport segera ditutup dan kedaulatan dikembalikan ke rakyat Amungsa serta buka akses untuk media internasional dan independen ke Timika dan seluruh tanah West Papua.
Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan Persma Universitas Cenderawasih. Pansus dinilai tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya membuang-buang waktu dan sumber daya. Seperti yang terjadi dengan berbagai pansus lainnya, pansus Paniai ataupun Deiyai berdarah.
Sementara itu hingga Selasa, 28 November, aksi penggalangan tanda tangan melalui petisi masih dilakukan di Universitas Cenderawasih. Ini merupakan aksi lanjutan dari aksi FPR minggu lalu. Penggalangan petisi ini adalah upaya untuk menggalang solidaritas dari seluruh rakyat yang ada di kota Jayapura. Harapannya rakyat bisa melihat bahwa Freeport adalah akar persoalan yang terjadi di Papua khususnya Tembagapura. Freeport telah menimbulkan konflik yang menelan korban prajurit TNI dan Polri serta rakyat West Papua. Freeport terus menyebabkan konflik horizontal antara rakyat West Papua dengan rakyat West Papua, antara rakyat West Papua dengan non-West Papua serta antara militer dengan rakyat West Papua. Konflik yang terus terjadi berulang kali tanpa penyelesaian. Freeport juga telah merubah tanah pemilik negeri Nemangkawai menjadi lubang-lubang raksasa yang tidak dapat dibangun lagi. Ini ditambah dengan limbah yang merusak lingkungan hidup.
Aksi petisi itu sendiri rencananya akan diselenggarakan selama 2 minggu. Selain menggalang tanda tangan, juga akan diselenggarakan pemutaran film, musikalisasi puisi, dsb yang bertujuan untuk mengkampanyekan kejahatan yang telah dilakukan oleh Freeport. (agf)
Comment here