Selasa (22/8) puluhan massa Front Mahasiswa Anti Militerisme-Rebut Demokrasi (FAMRED) melancarkan aksi di depan Gedung Olah Raga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). FAMRED merupakan gabungan berbagai organisasi mahasiswa di Yogyakarta. Aksi ini dilancarkan untuk memprotes keterlibatan militer dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di GOR UNY. Dalam acara tersebut UNY mengundang Komandan Komando Resor Militer (Koramil) 072/ Pamungkas Brigjen TNI Fajar Setyawan.
Aksi massa tersebut adalah bentuk penolakan mahasiswa terhadap militer masuk kampus. Selain itu juga untuk mengkampanyekan bahaya militerisme serta pemberangusan demokrasi kepada masyarakat luas. FAMRED juga menuntut pencabutan Perppu Ormas dan penolakan terhadap RUU Keamanan Nasional, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu terutama di Papua. FAMRED juga mengecap berbagai bentuk tindakan represif dan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan rakyat. Selain itu FAMRED juga menyerukan persatuan rakyat dan mahasiswa. Dalam aksi ini solidaritas juga datang dari mahasiswa Universitas Proklamasi 45 (UP 45) yang di DO oleh UP 45. Mereka di DO setelah melancarkan aksi menuntut transparansi dana pengelolaan kampus.
Salah seorang mahasiswa UNY menyampaikan dalam orasinya bahwa aksi penolakan ini “…bukan untuk menolak individu-individu yang mengisi materi seperti panglima TNI atau Danrem, tapi yang ditolak adalah militerisme sebagai ideologi. Militerisme yang masuk kedalam ranah sipil seperti ranah pendidikan.” Masuknya militer ke dalam kampus ini dilihat sebagai penanda bahwa Indonesia sedang menuju kembali ke masa Orde Baru.
Dalam berbagai orasi politik disampaikan mengenai dosa-dosa militerisme di Indonesia. Salah satunya adalah pelanggaran HAM yang hingga kini tidak pernah dituntaskan. Sejak pembantaian tahun 1965 yang menghasilkan Orde Baru, Tanjung Priok, pembunuhan dan penculikan aktivis seperti Marsinah, Udin, Wiji Thukul, Munir, Theys, dsb, invasi ke Timor Leste dan operasi militer di Aceh dan papua, kerusuhan rasialis Mei 1998 di Jakarta, Solo serta kerusuhan rasialis lainnya di seputaran Reformasi 1998, dsb hingga kini tidak tuntas kasusnya.
“Militer bukan lagi menjaga perbatasan dan melindungi rakyat, tetapi militer masuk keruang publik dan menjaga modal korporasi” kata salah satu massa aksi yang berorasi. Dilanjutkan dengan salah satu massa aksi yang menyatakan “TNI bukanlah tentara rakyat. Mereka adalah tentara profesional yang mendapatkan hak istimewa untuk memegang senjata semenjak kebijakan Restrukturasi dan Rasionaliasi (re-ra).”
Para orator juga menyoroti persoalan liberalisasi pendidikan dimana negara melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Pemberangusan ruang demokrasi bagi rakyat Papua Barat yang terus terjadi juga dikecam oleh massa aksi. Selain itu Perppu Ormas dilihat sebagai upaya rejim untuk memberangus gerakan yang tidak bersepakat dengan rezim Jokowi-JK. (rf)
Comment here