Pada hari Jumat, 2 September lalu diperkirakan sekitar 180 juta buruh dan rakyat pekerja di India melancarkan mogok nasional. Pemogokan tersebut disebut sebagai pemogokan terbesar sepanjang sejarah manusia. Ini merupakan mogok nasional ke enambelas, sejak tahun 1991. Dimana kebijakan ekonomi Neoliberal mulai dijalankan oleh rejim yang berkuasa. Walaupun sering seruan mogok nasional tersebut hanya setengah hati.
Sejak Perdana Menteri Nerendra Modi berkuasa bulan Mei tahun lalu hampir setiap minggu, bahkan setiap hari, pemerintah secara resmi atau tidak resmi mengumumkan kebijakan-kebijakan neoliberal. Kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat pekerja di India. Entah itu Undang-undang Pembebasan Lahan, pelemahan terhadap perlindungan buruh, perubahan kurikulum dalam buku pelajaran yang memperkenalkan ideologi Hindutva, pencabutan subsidi, dsb. Sementara itu ruang demokrasi juga semakin sempit dengan serangan-serangan sporadis terhadap agama minoritas, meningkatnya kekerasan seksual dan bahkan penembakan terhadap tokoh-tokoh progresif dan ternama.
Mogok nasional ini diserukan oleh 10 serikat buruh yaitu INTUC, AITUC, HMS , CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, UTUC dan LPF. Pemogokan juga didukung oleh berbagai serikat buruh independen lainnya. Dalam konferensi persnya, berbagai serikat buruh tersebut memiliki 12 tuntutan utama yaitu:
- Langkah mendesak untuk mengatasi kenaikan harga-harga melalui universalisasi sistem distribusi publik dan melarang perdagangan spekulatif di pasar komoditi.
- Langkah-langkah kongkrit untuk menciptakan lapangan pekerjaan
- Penerapan tegas semua undang-undang perburuhan dan sanksi tegas untuk semua pelanggaran.
- Jaminan sosial universal untuk semua buruh
- Upah minimum tidak kurang dari Rs 18.000 (sekitar 3,6 juta rupiah) perbulan
- Jaminan pensiun tidak kurang dari Rs 3.000 (sekitar 600 ribu rupiah) perbulan untuk semua populasi pekerja.
- Hentikan disinvestasi terhadap sektor publik di pemerintahan pusat dan daerah.
- Hentikan sistem kerja kontrak dalam pekerjaan waktu tidak tertentu dan upah setara untuk kerja yang sama.
- Menghapuskan semua batas atas terhadap pembayaran dan kelayakan bonus, dana hari tua dan meningkatkan persentasenya.
- Pendaftaran wajib serikat buruh dalam periode 45 hari dan segera ratifikasi Konvensi ILO C 87 dan C 98.
- Hentikan amandemen undang-undang perburuhan.
- Hentikan FDI (investasi langsung luar negeri) di sektor jalur kereta api, asuransi dan pertahanan.
Berbagai serikat buruh memandang bahwa berbagai perubahan dalam undang-undang terkait perburuhan melalui pemerintahan pusat maupun daerah dirancang untuk menyingkirkan mayoritas buruh. Berbagai produk hukum yang dibuat terkait dengan pabrik, upah minimum, pembayaran upah, pembayaran bonus, perselisihan hubungan industri, dsb, dsb berfungsi untuk melegalkan apa yang sampai sekarang dianggap sebagai pelanggaran hukum perburuhan. Selain itu mereka juga menolak privatisasi dan disinvestasi dari sektor-sektor publik strategis serta dorongan lebih banyak investasi luar negeri pada sektor-sektor sensitif.
Mogok nasional diserukan setelah pembicaraan dengan Menteri Keuangan Arun Jaitley gagal. Para pemimpin serikat buruh menolak tawaran Menteri Keuangan untuk menaikan upah minimum buruh tidak ahli dari 6.396 rupee (Rp 1.270.000) sebulan menjadi 9.100 rupee (Rp 1.800.00,-).
Pemogokan terjadi di daerah-daerah dimana serikat buruhnya kuat seperti Kerala, Bengal Barat dan Tripura. Termasuk juga di daerah-daerah lain seperti Andhra Pradesh, Telangana, Odish, imachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Karnataka juga di daerah industri Gurgaon, Manesar, Dharuheda di Haryana.
Ribuan kantor pemerintah, bank-bank dan pabrik-pabrik ditutup. Sementara transportasi publik lumpuh setelah para buruh meninggalkan tempat kerjanya. Buruh perbankan, guru-guru sekolah dan dosen-dosen, buruh pos, buruh tambang dan konstruksi termasuk yang melakukan mogok nasional. Produksi pabrik juga menurun sekitar 75 persen dan dibanyak tempat hingga 100 persen.
Di Bangalore, Karnataka buruh kontrak dan buruh tetap di perusahaan Hindustan Aeronautics Limited (HAL, BEML (Bharat Earth Movers Limited) dan Indian Telephone Industries mogok secara keseluruhan. Sementara itu para supervisor di Bharat Electronics Limited di Bangalor memakai pita hitam sebagai tanda protes karena mereka secara hukum tidak dapat secara langsung berpartisipasi dalam pemogokan.
Sementara itu serikat buruh Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) yang berafiliasi ke partai penguasa BJP pada menit-menit terakhir mengeluarkan keputusan memboikot rencana mogok nasional. Pun begitu keputusan BMS tersebut tidak berdampak besar. Hal ini karena keresahan yang demikian besar diantara buruh, termasuk mereka yang berafiliasi pada BMS sehingga pengurus-pengurus serikat BMS di tingkat bawah tidak siap untuk mundur dari mogok nasional. Di banyak tempat buruh-buruh yang menjadi anggota BMS juga terlibat dalam pemogokan.
Selain itu boikot terhadap mogok nasional juga diserukan oleh National Front of Indian Trade Unions (NFITU) dan terdapat penentangan dari dua serikat buruh yang berafiliasi kepada All Indian Trinamool Congress di Bengal Barat dan All Indian Anna Dravida Munnetra Kazhagam di Tamil Nadu.
Upaya menghancurkan mogok nasional tersebut tentunya juga dilakukan oleh rejim yang berkuasa serta para pemilik modal dengan berbagai taktik. Mereka coba melakukan dialog membuang-buang waktu dengan berbagai pimpinan serikat buruh serta mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk membuat kebingungan diantara massa buruh. Ancaman pemotongan upah serta PHK juga dikeluarkan. Disisi lain manajemen Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) mendekati Pengadilan Tinggi untuk mengarahkan agar pemogokan dilarang sebelum persoalan perburuhan selesai dinegosiasikan. Sementara itu polisi di dekat kota Delhi melakukan parade bersenjata. Pada saat pemogokan juga terjadi penangkapan terhadap lebih dari seribu buruh.
Melalui pemogokan yang disebut sebagai terbesar dalam sejarah tersebut buruh India telah menunjukan kekuatan mereka dalam perjuangan mempertahankan hak-hak mereka. Demikian mereka telah memberikan peringatan kepada pemerintah dan kelas borjuis bahwa mereka tidak akan mentoleransi upaya merampas hak-hak mereka.
ditulis oleh Dipo Negoro, editor Bintang Nusantara dan Kader KPO PRP.
Referensi:
http://www.socialistworld.net/doc/7324
http://www.industriall-union.org/indian-trade-unions-call-general-strike
Comment here