Perempuan dan Rakyat Melawan Kapitalisme, Militerisme dan Budaya Patriarki

Minggu, 6 maret 2016. Ratusan buruh migran menggelar peringatan international woman’s day yang diselenggarakan oleh AMP ( Aliansi migran progresif ) PPRI ( Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia ) dan KPPR ( Komite Perjuangan Perempuan Rakyat ) Acara yang digelar di Great George street, causewey bay bertujuan untuk mensosialisasikan kepada BMI bahwa ada Hari perempuan sedunia yang menjadi landasan perjuangan perempuan dalam menuntut kesearaan dan kesejahteraannnya. ” kondisi perempuan hari ini masih belum berbeda dari kondisi perempuan ketika Hari perempuan sedunia ini belum lahir.sampai deik ini masih banyak perempuan yang mengalami penindasan dan kekerasan, terutama kami perempuan yang bekerja di sektor domestic di luar negeri, Kekerasan itu bukan hanya saja dalam bentuk kekerasan fisik, tapi juga kekerasan secara politik, pemerintah telah menciptakan kekerasan kekerasan terhadap BMI melalui aturan aturan yang dikeluarkan dalam bentuk undang undang ” tutur Ryan membuka pidatonya

Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa buruh migran, tidak lepas dari peran pemerintah. mereka membiarkan kami bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Membiarkan kami diperas oleh agent agent dan PJTKI, bahkan dengan aturan system online yang mereka keluarkan, pemerintah sengaja menempatkan buruh migran seperti di kandang macan meski dengan dalih perlindungan, namun yang terjadi sebaliknya, buruh migran menjadi tidak punya kekuasaan atas dirinya untuk memilih agen dalam membantu proses pembuatan kontrak dengan majikan. di negara penempatan BMI dijerat agen, di tanah air BMI dijerat PJTKI, semua itu atas kebijakan pemerintah Indonesia yang menyerahkan tanggungjawab dalam proses perekrutan, pembekalan, pemberangkatan, penempatan bahkan pemulangan BMI kepada swasta atau PPTKIS, di sinilah hubungannnya kekerasan yang dilakukan oleh pememrintah terhadap BMI, jadi yang terjadi adalah kekerasan ekonomi dan juga perampasan atas hak hak perempuan dalam menentukan pencarian pekerjan, Sementara pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja dan upah layak bagi kita di tanah air “tambah Ryan.

Kondisi perempuan buruh migran hari ini tidak lebih baik dari sebelumnya, banyak nya peraturan yang justru menambah beban bagi BMI seakan menjadi kemenangan bagi pemerintah untuk menunjukan sikap monopolinya bahkan peraturan yang baru adalah permasalahan perbaikan data dokumen dan identitas diri BMI, demi kepentingan bisnis dan keuntungan, banyak BMI yang dipalsukan biodatanya oleh PJTKI agar bisa diterbangkan ke negara penempatan, namun seiring waktu, pemalsuan data data tersebut menjadi masalah besar, pemalsuan yang dilakukan oleh pjtki lagi lagi buruh migran yang menjadi korbannya, namun apakah pemerintah menindak para PJTKI tersebut? TIDAK!” justru Pemerintah lah yang telah sukses mengantar kan Buruh Migran nya ke penjara, memaksa BMI melakukan pemutusan kontrak kerja, dan memaksa pemulangan BMI untuk menghindari hukuman di luar negeri, jelas Ikin Rahmat dari SBMI tentang perkembangan permasalahan Baru yang dihadapi BMI. ” oleh karena itu, penting bagi kita sebagai buruh migran perempuan menggunakan moment ini sebagai alat perjuangan pembebasan. Karena perempuan menjadi salah satu tonggak perjuangan kesejateraan , dari mulai kesejahteraan keluarga hingga menjadi alat penghasil devisa negara dan Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan kita”tegas Ikin Rahmat.

Selain orasi, program juga diisi dengan pentas budaya buruh migran yang merupakan bagian dari ekspresi kesenian rakyat. Pembagian bunga perjuangan kepada buruh migran sebagai ucapan selamat menyambut Hari perempuan sedunia. Dilanjut dengan deklarasi komite perjuangan perempuan rakyat ( KPPR ) yang akan menindaklanjuti program program kampanye buruh migran dan rakyat lainnya di bawah naungan AMP dan PPRI.

Tepat jam 3 sore pogram dilanjutkan parade ke KJRI dengan membawa tuntutan dan permaslahan buruh migran. ” Permaslahan permasalahan lama masih kami angkat, dan ini adalah bukti kebebalan pemerintah yang masih membiarkan permasalahan lama menjerat buruh migran” kata umi dari KPPR. dalam pidato politiknya, umi menegaskan bahwa perempuan dan rakyat akan terus melawan kapitalisme , militerisme dan budaya patriarkhi, ketiga unsur inilah yang selama ini membuat kaum perempuan sebagai komoditi dan eksploitasi. Dalam pidatonya juga umi mengkritisi program dialog kebangsaan yang dilakukan secara bersamaan pada minggu,6 maret di ruangan Ramayana KJRI sebagai upaya pembungkaman secara halus kepada buruh migran yang dituduh akan menjadi target perekruitan paham paham radikal. Bagaimana KJRI mengkategorikan paham paham radikal tersebut kalau hanya mampu menuduh BMI terlibat kegiatan ISIS? Sementara pemerintah masih membiarkan buruh migran perempuan bekerja dalam kondisi diperbudak!!” Lantang umi, Kesal.