“Ayo Perempuan Berorganisasi dan Bangun Persatuan Rakyat : Rebut Demokrasi, Hancurkan Kapitalisme, dan Patriarki!”
Hari Perempuan Internasional lahir dari sebuah tragedi kekerasan, gagasan soal feminisme yang sudah muncul di akhir abad 19 dan Hari Perempuan Internasional ini lahir sebagai puncak gerakan para perempuan di New York, Amerika Serikat pada 8 Maret 1857. Saat itu para buruh perempuan dari pabrik garment melakukan unjuk rasa turun ke jalan untuk memprotes kondisi buruk yang mereka alami, mulai dari diskriminasi hingga tingkat gaji yang tidak setara dengan buruh laki-laki. Aksi unjuk rasa tersebut mendapat tindakan represif dari pasukan polisi yang menyerang untuk membubarkan para demonstran perempuan.
Di tahun 1910, Hari Perempuan mulai diselenggarakan semua kaum perempuan sosialis dan feminis di seluruh negara. Beberapa bulan kemudian berbagai delegasi menghadiri penyelenggaraan Kongres Perempuan Sosialis di Kopenhagen dengan niatan untuk mengajukan Hari Perempuan sebagai suatu hari peringatan internasional. Gagasan Solidaritas Internasional antara kelas pekerja yang tereksploitasi di seluruh dunia sudah lama disepakati sebagai prinsip sosialis, meskipun seringkali tanpa disadari. Saat itu Partai Sosialis Jerman berpengaruh besar pada gerakan sosialis internasional dan partai itu telah sering memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak perempuan termasuk tokoh-tokoh pemimpin seperti Clara Zetkin.
Konferensi tersebut berhasil dilaksanakan dengan dihadiri lebih dari 100 perempuan dari 17 negara yang mewakili Serikat-Serikat Buruh, Partai-Partai Sosialis, Kelompok-Kelompok Perempuan Pekerja, dan termasuk tiga perempuan pertama yang terpilih dalam Parlemen Finlandia, yang mana semuanya menyambut saran Clara Zetkin dengan persetujuan bulat sehingga sebagai hasilnya dicapailah kesepakatan untuk Hari Perempuan Internasional.
Kemenangan penentuan hari perempuan internasional belumlah menjadi kemenangan sepenuhnya bagi perempuan yakni terbebas dari penindasan. Pun begitu sampai dengan hari ini, diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan, dan segala bentuk penindasan lainnya masih membelenggu perempuan, terlebih perempuan miskin dan disabilitas.
Data dan Kondisi Saat ini
Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 menemukan jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 2014 sebesar 293.220 yang sebagian besar terjadi di ranah rumah tangga/personal. Di ranah komunitas mencatat sebanyak 3.860 kasus atau 29%, dan di ranah negara 24 kasus atau kurang dari 1%. Kekerasan di ranah negara juga kerap terjadi pada kelompok minoritas lainnya, seperti 37 kasus kekerasan terhadap Komunitas LBT (Lesbian- Biseksual-Transgender) dan 40 kasus kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas. Sebanyak 217 kasus kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh publik yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Penelitian Arus Pelangi (2010-2013) menunjukkan 89,3% LGBT mengalami kekerasan – artinya 9 dari sepuluh orang – termasuk di dalamnya perempuan lesbian, biseksual perempuan, dan transgender perempuan (waria).
Tahun ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah merilis data bahwa setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Faktanya ada 35 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.
Jawa Tengah dan terkhususnya DIY tak luput dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia dan status ekonomi. Di Jawa Tengah per tahun 2015 telah tercatat 1.227 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 21 korban dinyatakan meninggal dunia. Di daerah Gunungkidul misalnya, dalam rentang waktu 4 bulan, 16 anak diperkosa, 4 menderita kekerasan keluarga dan 1 mengalami pelecehan seksual. BPPM 2015 menyatakan, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual di daerah Gunungkidul sebanyak 29 orang, Kulonprogo 44 orang, Bantul 90 orang, Sleman 387 orang, Yogyakarta 552, Provinsi 226 orang dengan total keseluruhan 1.328 orang.Data internasional, nasional dan lokal tidak memungkinkan (lagi) setiap orang hanya DIAM saat ini. 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan pada relasi terdekatnya. Berdasarkan informasi Rifka Annisa, di daerah Gunungkidul misalnya, dalam rentang waktu 4 bulan, 16 anak diperkosa, 4 mengalami kekerasan keluarga dan 1 mengalami pelecehan seksual. Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani oleh lembaga yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY dan Kabupaten/Kota dari tahun 2013 hingga 2015 mencapai 1.433 orang.
Sistem yang Menindas
Kondisi hari ini tak lain disebabkan adanya keadaan krisis global yang terangkai sistemik. Berawal dari krisis perumahan di negara dengan kapitalisme maju Amerika Serikat. Lalu krisis finansial eropa akibat ketiadaan permintaan konsumen yang efektif (over akumulasi). Kesalahan besar para pengambil kebijakan dalam mengatasi krisis dengan membangun kembali pondasi bagi sektor swasta untuk menguasai kehidupan sosial, baik dengan kebijakan Bail Out maupun ekspansif privatisasi, membiarkan akar persoalan utama, yaitu rendahnya produktivitas masyarakat (teknologi, daya beli, standar hidup) terus meluas bagai jamur di musim hujan.
Berlandaskan dalil hak milik bersama, aset-aset negara oleh sistem ekonomi liberal dilepaskan ke pasar sehingga kapital yang mengalami over akumulasi bisa berinvestasi dan berspekulasi atasnya. Kapital yang mengalami over akumulasi menuntut ditemukannya spasial baru baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu upaya untuk menembus kedaulatan teritorial adalah melalui jebakan utang sebagai suatu proses pancingan terhadap negara- negara miskin ke dalam sirkulasi kapital sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan surplus dan jalur penguasaan sumber daya alam dan manusia. Tangan-tangan tak kasat mata ini pada tahap yang lebih lanjut telah mampu menyentuh arah formulasi kebijakan negara baik dalam ranah politik, hukum, keamanan nasional, bahkan budaya masyarakat dan membawa dampak sistemik terhadap seluruh lini kehidupan manusia dunia.
Indonesia merupakan salah satu negara sasaran industri pengolahan (manufacturing) dan perakitan (assembly), dengan modal sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang memiliki standar hidup rendah dan murah. Oleh pemerintah Indonesia, daya tarik ini di susun sistematis dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bertujuan meluaskan intervensi swasta dalam penguasaan setiap potensi sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin terjadi akibat implementasi program MP3EI, maka dibentuklah program pendukung turunan yang disebut Masterplan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) antara lain dalam bentuk bantuan CSR, Pembangunan Rumah Sakit, Perumahan Buruh, Jampersal, pembangunan jalan, dll.
Program MP3KI merupakan upaya konservasi sosial mutualistik antara pemodal dan pemerintah untuk mengilusi atau meredam kemarahan sosial serta pembebasan secara bertahap tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan sosial. Demikianlah kenyataan di balik penguasaan 175 juta lahan oleh modal swasta yang setara dengan 91% luas daratan Indonesia, 90% kekayaan migas dikuasai oleh investor asing, tambang mineral 89% dan batu bara 75%, dengan fokus distribusi luar negeri. Sementara, data yang dilansir oleh Bank Dunia tahun 2012, kemiskinan di Indonesia sangat parah, dari total populasi 231 juta, terdapat 50,6% (117 juta) rakyat masuk dalam kriteria miskin.
Krisi finansial dan ekonomi dunia menjadi ancaman serius global, serta berdampak serius terhadap perempuan akibat pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan serta peningkatan resiko pereduksian alokasi pemberdayaan perempuan. Akses yang tidak setara terhadap sumber daya telah membatasi kapasitas perempuan terhadap produktivitas pertanian, jaminan mata pencaharian dan bahan makanan, yang pada akhirnya membentuk mata rantai kemiskinan, migrasi, urbanisasi dan meningkatkan resiko kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, representasi kesempatan perempuan dalam lapangan kerja menurut data dari BPS 2014 hanya 47.08%, berbeda dengan laki-laki yang mencapai 78,27%. Dari segi pendapatan, perempuan yang bekerja penuh waktu mendapatkan gaji sebesar 82% dari gaji penuh waktu laki-laki perjam, dan perempuan yang bekerja peuh waktu hanya mendapatkan 59% dari gaji laki-laki. Kondisi perempuan di daerah konflik seperti Papua dan Papua Barat juga perlu menjadi landasan perjuangan pembebasan perempuan. Papua dengan negeri sumber daya alam yang kaya namun menurut data BPS januari 2016 Papua dan Papua Barat menempati posisi tertinggi daerah miskin dengan angka 28,40% dan 25,73% di Indonesia.
Tingkat pertumbuhan ekonomi negara merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan variasi keterlibatan perempuan di lapangan publik. Sebagai basis struktur masyarakat, relasi ekonomi secara dialektis mempengaruhi reproduksi suprastruktur dalam formasi sosial, yang pada akhirnya adalah pelanggengan terhadap tingkat produktivitas perempuan, dan memberi andasan bagi pelanggengan penyingkiran perempuan dalam bingkai kultur patriarkis. Krisis ekonomi dunia telah memberi landasan penyuburan budaya patriarki, dengan penghancuran produktivitas tenaga kerja perempuan yang sebelumnya telah “dihadiahi” dengan predikat inferior dan sederet stereotype negatif.
Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana pemerintahan orde baru membangun kokoh jembatan bagi imperialisme dengan kebijakan investasi luar negerinya, atau ideologi ibuisme yang membatasi akses publik perempuan, sekaligus melanggengkan perempuan sebagai pekerja loyal sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pekerja seks, buruh migran, dll. Tidak akan terlupakan juga, bagaimana seorang presiden perempuan pertama di Indonesia dengan senang hati menghadiahi perempuan dengan kemiskinan yang fantastik melalui kebijakan penjualan aset negara, pemberlakuan sistem kerja outsourching dan sistem kerja kontrak. Ketidak berpihakannya terhadap perempuan semakin teruji dengan ketidaksepakatannya terhadap pemberlakuan kuota 30% untuk perempuan di parlemen.
Ketika kekuasaan beralih ditangan Susilo Bambang Yudhoyono dan dimantapkan oleh rejim borjuasi berikutnya Joko Widodo, kebijakan privatisasi dan pencabutan subsidi sosial semakin menjadi. Sebagai akibatnya, akses rakyat miskin, khususnya perempuan semakin terbatasi. Data PNFI Depdiknas menunjukan bahwa dari total angka buta aksara di Indonesia (9,7 juta), 65 %nya adalah perempuan. PBB mengungkap bahwa dari 1,3 miliar warga miskin dunia, 70 % diantaranya adalah perempuan. Di Indonesia menurut data Women Development Survey, perempuan Indonesia memiliki angka kemiskinan sebesar 111 juta jiwa, dan data BPS Yogyakarta Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2015 menurut jenis kelamin lebih tinggi perempuan 4,54% dibanding laki-laki sebesar 3,72%. Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 390/100.000 kelahiran. Uchol Sky Khadafi selaku Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menyebutkan bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini alokasi anggaran untuk Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen-PPA) tidak pernah lebih dari 1 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tengah kondisi krisis, represifitas atas nama keamanan juga menjadi sebuah dalil yang sangat baik bagi pemerintah imperialistik untuk memberantas setiap tindakan ketidakpuasan atau protes rakyat. Contoh konkritnya adalah rencana pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Organisasi Masyarakat, yang dalam kacamata lain merupakan alat untuk memberantas demokrasi. Peningkatan biaya pertahanan militer yang berarti juga peningkatan kekuasaan militer dan kepolisian dalam mengintervensi kehidupan sipil, sekaligus merekonstruksi kesadaran rakyat mengenai arti demokrasi. Contoh dampak tidak langsung adalah Peraturan Daerah Diskriminatif terhadap Perempuan seperti Perda Syariah Bantul, aturan Qanun di Aceh, dan lainnya. Tahun 2014 Komnas Perempuan mencatat ada 23 kebijakan diskriminatif baru (dari total 365 kebijakan diskriminatif) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Peraturan diskriminatif ini yang semakin memperkuat represifitas atas nama keamanan. Di Yogyakarta represifitas berdampak pada kekerasan dominan terjadi dilakukan oleh kelompok milisi sipil reaksioner dan dilegitimasi oleh aparat pemerintahan seperti polisi. Kita masih ingat peristiwa intoleransi seperti penyerangan pada Aksi Hari Memperingati Transgender yang berlangsung di Tugu Yogyakarta pada tanggal 20 November 2014 sampai pada tahun 2016 pondok pesantren waria Al-Fatah mendapat intimidasi dari kelompok milisi sipil reaksioner Front Jihad Islam dan berakhir pada penutupan (sementara) Ponpes serta diberlakukan kontrol izin mengatasnamakan masyarakat untuk kegiatan ibadah. Represifitas pada aksi damai kelompok Solidaritas Perjuangan Demokrasi 23 februari 2016, intimidasi, perampasan atribut peserta dan kekerasan verbal yang dilakukan oleh kelompok atas nama Indonesia tanpa JIL kepada OBR Yogyakarta saat melakukan aksi damai di nol km Yogyakarta 2016. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara di WTT Kulonprogo yang mayoritas massa melawannya juga adalah perempuan. Selain itu aksi massa Solidaritas Perjuangan Demokrasi dalam upaya merebut ruang demokrasi, perempuan yang melawan di garda depan juga mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan verbal dari kepolisian yang memaksa aksi dihentikan dengan alasan anti demokrasi.
Masih banyak masalah-masalah represifitas dan diskriminasi yang terjadi di Yogyakarta yang menimpa perempuan dan kelompok minoritas lainnya beberapa tahun ini. Ini menunjukan bahwa ancaman pemberangusan demokrasi semakin menghawatirkan. Kekuatan fasis bukan hal yang tidak mungkin akan kekar kembali.
PERNYATAAN SIKAP
Untuk itu, menyongsong Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016, Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta menyerukan Perempuan Berorganisasi dan Bangun Persatuan Rakyat. Rebut Demokrasi, Hancurkan Kapitalisme dan Patriarki!
KPP Yogyakarta Menuntut:
- Turunkan Harga Kebutuhan Pokok,
- Kesetaraan hak dan perlakuan adil di tempat kerja dan ruang publik,
- Naikan upah 100% dan upah yang setara untuk kerja yang setara,
- Sahkan RUU PRT dan RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI),
- Bebaskan Rita Krisdianti dan semua BMI dari ancaman hukuman mati,
- Cuti menstruasi, cuti melahirkan & merawat anak, juga cuti bagi pendampingan melahirkan tanpa syarat,
- Jaminan hak dan kesejahteraan bagi perempuan yang mengambil cutimenstruasi dan melahirkan,
- Cuti hamil minimal 9 (sembilan) bulan dengan tetap diupah,
- Terapkan 8 jam kerja/hari atau 5 hari kerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran Indonesia (BMI),
- Hapus semua biaya penempatan BMI di luar negeri dan berikan jaminan sosial bagi BMI dan keluarganya secara gratis,
- Perluas layanan umum pada kerja-kerja domestik seperti penyediaan dapur umum, tempat cuci umum, perawatan lansia dan anak,
- Penyediaan rumah aman dan perlindungan untuk perempuan, anak, lansia, dan kaum minoritas lainnya,
- Pendidikan gratis, ilmiah, terakses dan demokratis,
- Sahkan pendidikan kurikulum kesehatan reproduksi dan seksualitas sejak dini,
- Akses dan layanan kesehatan gratis, mudah, dan tidak diskriminatif terutama atas hak kesehatan reproduksi dan seksual,
- Hak untuk perempuan mengontrol tubuhnya sendiri, cabut semua hukum anti aborsi, sediakan fasilitas aborsi aman dan informasi yang mendukung tanpa memandang usia, pada setiap tempat yang mereka pilih, serta biaya harus gratis.
- Pemerintah menyediakan akses dan informasi kontrasepsi yang ramah, gratis bagi semuanya yakni orang muda, pasutri dan lainnya,
- Sediakan pusat keluarga berencana dan pendidikan seksualitas gratis di sekolah, pemukiman, rumah sakit, dan tempat kerja,
- Menolak semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Queer), anak, dan disabilitas,Hapus Perda-perda yang mendiskriminasikan perempuan dan Undang-Undang anti demokrasi, serta tolak kriminalisasi aborsi, prostitusi, LGBTIQ, dan gelandangan- pengemis,
- Perempuan bukan objek eksploitasi media dan seni,
- Perlindungan perempuan di wilayah konflik,
- Adanya mekanisme dan aturan dalam tiap lembaga berdasarkan penghormatan atas hak perempuan,
- Jaminan kebebasan beragama, berideologi, berkeyakinan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,
- Pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi (SOGIE) warga negara,
- Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada Malapetaka 1965, di Aceh, Timor Leste, Papua, dan Kerusuhan Mei 1998,
- Naikkan Pajak Pengusaha,
- Bangun industri nasional yang kuat,
- Laksanakan Reforma Agraria sepenuhnya,
- Hukum dan sita harta koruptor,
- Membangun persatuan dengan gerakan rakyat tertindas lainn
Info lebih lanjut
Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta
Cp. 085 875 79 40 44
Comment here