Pernyataan Sikap Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) Makassar Terhadap Kekerasan Aparat

MENGUTUK KERAS TINDAKAN APARAT KEAMANAN (KEPOLISIAN DAN TENTARA) ATAS MASSA AKSI MAHASISWA DI MAKASSAR !!

Sulawesi Selatan dimata investor yang melancarkan ekspansi modal dalam rumusan MP3EI adalah bentuk Ekonomi Neo-liberal yang menganggap Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, ditambah iming-iming pemerintah (daerah dan pusat) bahwa: gejolak masyarakat dan komunitas buruh relatif rendah.

Keanekaragaman potensi sumberdaya alam untuk investasi dan ketersediaan lahan yang masih luas dan relatif murah telah membuat Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum termanfaatkan secara maksimal. Ini membuat komitmen Pemerintah Daerah sangat kuat dalam memberikan kemudahan bagi Investor.

Baru-baru ini, di beberapa media elektronik menyiarkan perjalanan presiden Joko Widodo sebagai mesin baru ekonomi neoliberal dalam perjalanannya di Sulawesi termasuk Makassar sebagai lumbung pangan, dan potensi wilayah pembangunan industri mineral dalam koridor ekonomi Master Plant Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam perjalanannya yang dengan pengawalan ketat aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian dan TNI Angkatan Darat sebagai aparatus bersenjata Negara dan sebagai penjaga arus modal kapitalisme merepresif sejumlah massa aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pemerintahan baru Joko Widodo dan Yusuf Kalla (Jokowi-JK) di kampus Universitas Negeri Makassar, pada 6 November 2014.

Dengan aksi brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI, berujung pada 4 massa aksi mahasiswa luka-luka karena dikeroyok oleh aparat yang tengah mengawal aksi mahasiswa menolak kebijakan pemerintah yang berencena menaikkan harga BBM sebesar dari Rp 6.500 naik menjadi Rp 9.000 pada bulan November ini. Ironisnya, tidak ada pernyataan apa-apa juga dari presiden yang diklaim sebagai demokratis dan populis ini terhadap kekerasan aparat.

Tapi memang demikian adanya. Demi kelancarkan investasi, maka pemerintah sebagai instrumen kapitalisme di Indonesia dengan kebijakan ekonomi politiknya memang harus secara ekstra ketat mengawalnya dengan menggunakan aparatus bersenjata Negara seperti Polri dan TNI yang siap 24 jam mengamankan aset kapitalisme.

Dengan adanya situasi diatas, maka kami dari Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) Makassar menyatakan sikap:

1. Mengutuk keras tindakan aparat terhadap massa aksi mahasiswa dikampus UNM Makassar
2. Monalak keterlibatan TNI dalam pengawalan dan pengamanan massa aksi
3. Menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
4. Pemerintahan Jokowi-JK penyambung kebijakan ekonomi neoliberal
5. Bangun Politik alternatif
6. Hanya dengan Sosialisme, di bawah kekuasaan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya-lah, kesejahteraan dapat kita raih dengan layak dan seadil-adilnya sesuai dengan cita-cita serta tujuan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintahan yang pro terhadap sistem kapitalisme tidak akan pernah berpihak pada kepentingan rakyat tertindas, kecuali rakyat membangun alat politik sendiri dan merebut kekuasaan yang berlandaskan atas prinsip perjuangan rakyat pekerja.

 Makassar, 5 November 2014

Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO – PRP) Makassar

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!