Indonesia Mengeksploitasi Alam Hingga Bangsanya Bagian II

Indonesia Di Tengah Kuasa Imperialis Dan Krisis Ekologi

Indonesia yang merupakan negara dengan Iklim Hutan Hujan Tropis, dimana hujan turun merata hampir sepanjang tahun, dan membuat negara ini memiliki struktur top soil yang sangat bagus, serta beberapa pulaunya termasuk dalam kategori pulau tua. Pulau-pulau tua tersebutlah yang menyimpan dan menghasilkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan sekarang di jual sepuas-puasnya oleh pemeritah Indonesia.

Pertambangan (Batu bara, emas, nikel, timah, bijih besi) minyak, gas, hutan serta perkebunan, sumber daya alam yang sekarang sedang digalakan secara besar-besaran oleh pemerintah indonesia. Sebuah model pembangunan yang di dasarkan pada penghancuran basis produksi masyarakat lama yang dilepaskan dari alat produksinya untuk kemudian dimasukan ke dalam barisan tentara proletariat dan menghancurkan ekologi. Bahkan kerusakan ekologi pun masih bisa di jadikan sumber pelipatgandaan kapital, baik itu lewat pinjaman/hibah jual beli karbon, Corporate Sosial Responsibility, Konservasi lahan dan lain-lain.

James Petras dan Henry Veltmeyer menuliskan pada bukunya yang berjudul “System in Crisis” 6 komponen dari neoliberalisme yaitu (1) langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi—kebijakan tight fiscal dan moneter (keseimbangan anggaran, inflasi rendah, dsb); (2) privatisasi alat-alat produksi dan perusahaan negara, kembali pada proses awal nasionalisasi industri strategis dan menjual aset publik kepada sektor swasta; (3) liberalisasi pasar kapital dan perdagangan, kembali kepada kebijakan awal proteksi negara dan membuka perusahaan domestik bagi kekuatan persaingan bebas dan harga pasar; (4) deregulasi aktivitas ekonomi swasta, mengurangi akibat regulasi pemerintah pada operasi kekuatan pasar; (5) reformasi pasar tenaga kerja—mengurangi regulasi dan perlindungan pekerja, erosi upah minimum, pembatasan pada posisi tawar kolektif dan mengurangi pengeluran publik—dan (6) mengurangi aparatus negara, memodernkannya dan mendesentralisir kekuasaan decision-making kepada tingkat pemerintahan provinsi dan lokal, memungkinkan bentuk yang lebih demokratis dan partisipatif dari pembangunan top-down.

Dampak yang paling terasa ialah pembukaan sistem pasar bebas tanpa ada hambatan birokratis, karena untuk sekarang ini sistem pemberian Izin Usaha terutama untuk industri ekstratif tidak harus tersentral di Pemerintah Pusat namun bisa langsung ke pemeritah daerah, hasilnya bisa di lihat dari tabel di bawah ini mengenai peningkatan izin pengelolaan hutan, pertambangan dan perkebunan. terlihat jelas bahwa kapitalisme senantiasa membutuhkan ruang untuk berakumulasi.

Tabel 1. Peruntukan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia

Data di olah Jatam,Walhi,Sawit Watch dan Dinas pertanahan nasional per 2011

Tabel 2. Realisasi investasi 2010 – 2013 di Indonesia

Data di himpun dari Badan Kordinasi Penanaman Modal, yang memperlihatkan

bahwa secara ekonomi masih di dominasi pemodal asing.

Tabel 3. Realisasi investasi asing berdasarkan negara per 2013
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Investasi asing dan nasional

Januari – September 2013 berdasarkan sektor.

Data dari Badan Kordinasi Penanaman Modal 2013 Di luar investasi Migas, Perbankan,

Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga.

Dari uraian data di atas nampak jelas bahwa investasi asing lebih mendominasi perekonomian Indonesia dengan presentase modal asing sebesar 67 % dan modal dalam negeri hanya sebesar 33 %, data ini mengindikasikan lemahnya borjuasi dalam negeri karena masih di dominasi asing. Di tambah lagi dengan masuknya modal dari negara-negara imperialis melalui lembaga financial, sebagai contoh bagaimana bank-bank di Inggris memanfaatkan dana pensiun rakyat Inggris untuk di investasikan ke lebih dari 50 proyek penambangan dan 12 perusahaan besar yang beroprasi di Kalimantan timur.

Contoh ialah BHP Billiton yang merupakan salah satu perusahaan Inggris yang rencanaya akan menambang batubara di Indonesia dengan luas 350.000 hektar di kabupaten Kutai Barat, propinsi kalimantan timur. Yang mana sepenuhnya di biayai oleh Barclays dengan menggunakan dana pensiun di Inggris. Lain halnya dengan Borneo Lumbung Energi perusahaan yang di dirikan oleh atas kerja sama Nat Rotshchild dan beberapa konglomerasi keluarga Bakrie yang juga akan mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia 2014, ia mendapatkan pinjaman sebesar US$ 1 billion dari bank Standart Charted. Serta PT. Adaro Energi sebagai produsen Termal Coal terbesar kedua di Indonesia yang mendapatkan pinjaman 245 Juta Poundsterling dari koalisi bank Inggris termasuk HSBC dan Standart Charterd. Proyek ini salah satu yang terbesar di Kalimantan Timur dan di Indonesia.

Beberapa kondisi di atas memperlihatkan pada kita bagaimana Imperialisme sebagai dalang utama penghancuran Alam dan penghisapan manusia atas manusia di Indonesia. Sesuai dengan yang di katakan Lenin dalam karyanya yang berjudul “Imperialisme sebagai tahapan khusus dalam Kapitalisme”. “imperialisme adalah tahapan monopoli dari kapitalisme. Definisi semacam ini akan mengikutsertakan hal-hal yang paling penting; di satu pihak, kapital finansial adalah kapital dari beberapa bank monopoli yang sangat besar, yang memerger dengan kapital dari asosiasi-asosiasi monopoli industrialis; dan di pihak yang lain, pembagian dunia adalah transisi dari sebuah kebijakan kolonial yang telah meluas tanpa halangan ke daerah-daerah yang belum direbut oleh kekuatan kapitalis, ke sebuah kebijakan kolonial kepemilikan monopoli atas daerah-daerah dunia, yang telah dibagi-bagi sepenuhnya”.

Tantangan dalam mewujudkan ekologi indonesia yang berkarakter sosialis

Dalam tulisannya Marx menegaskan bahwa komoditi yang berada di bawah kekuasaan sistem kapitalisme, jiwa dan raganya harus tunduk dan patuh pada pemilik. Artinya pemiliknya memiliki kekuasaan mutlak terhadap komoditi yang dikuasainya (baca: dimiliki), apakah komoditi miliknya itu mau dirawat dan dijaganya dengan baik atau apakah akan dirusak bahkan dihancurkan, itu semua terserah kepada pemiliknya (lihat: Kar Marx, “Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politi (Buku Pertama: Proses Produksi Kapital),” Hasta Mitra, Tanpa Nama Kota, 2004:57).

Komoditi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai produksi dari hasil curahan kerja manusia yang mengandung nilai pakai dan nilai tukar. contoh kasus di Indonesia, usaha-usaha untuk menghasilkan Komoditi dan nilai lebih seperti Batu bara, Crude Palm Oil dan berbagai hasil alam lainya di dapatkan dengan penghancuran hutan, sumber air, lahan pertanian melalui sistem kerja Kontrak dan outsorching serta di fasilitasi oleh kapital finance yang bekerja sama dengan kapital industri. Hampir 30 % penduduk di negara-negara dunia ke tiga tidak memiliki akses air minum yang sehat, karena negara kalpitalis maju mengekspor krisis lingkungan hidupnya kepada negara-negara dunia ketiga dengan membangun limbah beracun dan mendirikan industri industri yang merusak lingkungan.

Sebagaimana praktek MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pembangunan Industrialisasi ekstraktif skala besar yang bertumpu pada ekspoitasi besar-besaran terhadap klas pekerja. Dalam dokumen MP3EI ada di sebutkan 5 koridor pembangunan di indonesia, yaitu koridor pulau Sumatra akan di jadikan Lumbung energi dan pangan, koridor Pulau Jawa akan di jadikan pusat penyedia tenaga kerja, jasa dan Industri pengolahan, koridor Pulau Kalimanatan akan di jadikan Lumbung pangan dan energi, koridor Pulau Sulawesi akan di jadikan pusat perikanan dan wisata, kordiror Bali dan Nusa tenggara akan di jadikan pusat Wisata, jasa dan peternakan, serta koridor pulau Papua akan di jadikan lumbung pangan dan energi. Apakah artinya ini ? Artinya bahwa sudah ada upaya sistematis dan terencana yang akan dilakukan oleh rezim perpanjangan tangan imperialis Susilo Bambang Yudhoyono untuk membagi dan menyerahkan kekayaan alam Indonesia dan melempar 150 juta lebih klas pekerja ke dalam mekanisme pasar Kapitalisme.

Di negara dunia ketiga seperti Indonesia yang dalam keadaan miskin, dan merupakan spesies yang akan terancam punah, karena akibat hilangnya alat produksi rakyat yang di gantikan oleh Industri ekstraktif (Tambang, Migas, Kelapa sawit dll) para petani dan masyarakat adat terpaksa kehilangan tanah dan lingkungan adatnya. Sebagian dari mereka berpindah menjadi klas pekerja baru dan sebagian lagi tetap bertahan dengan menjadi petani dengan membuka hutan yang lebih dalam lagi dan juga harus bersaing dengan Industri Tambang, Sawit, dan Minyak dan Gas. Industri yang memang membutuhkan lahan yang besar untuk berproduksi. Hal ini belum di tambah lagi dengan kenyataan bahwa daerah sekitar industri ekstraktif ini adalah daerah yang paling miskin. Sebagai contoh lagi bagaimana Komoditas Batu bara yang di hasilkan di Kalimantan timur yang tiap tahunya hingga 120 juta ton.

Teknologi yang ada dan sudah berkembang dapat saja menghilangkan penggunaan cara produksi dan energi yang merusak lingkungan hidup. Teknologi sendiri bukanlah persoalaanya, namun bagaimana teknologi di gunakan dan di salah gunakan. Kerusakan lingkungan hidup adalah hasil dari sistem ekonomi yang mana kehidupan orang banyak di tentukan oleh produksi demi keuntungan semata. Perusahaan yang dimiliki secara pribadi saling bersaing satu sama lain untuk meningkatkan laba, semakin murah ongkos produksi maka akan semakin tinggi keuntunganya, jika menggunakan teknologi ramah lingkungan akan mengurangi, walaupun teknologi untuk menghentikan atau mengurangi pencemaran telah ada. Inilah nasib yang harus di terima oleh negara dunia ketiga, seperti Indonesia yang alam dan klas pekerjanya di ekspoitasi bersamaan demi pelipat gandaan keuntungan kapital.

Untuk memperbaikinya usaha-usaha model baru diciptakan, seperti menciptakan ‘Kapitalisme yang baik” yang mana dalam 2 dekade ini nampak menjadi isu yang cukup serius, mulai dari penolakan WTO, pertemuan G20, G8, Forum Rio di Brazil, dan protokol Kyoto, sebagai cara memperhalus wajah kerja industri eksraktif, usaha ini tidak akan mampu bisa mengatasi kontradiksi kapitalisme dengan klas pekerja dan alam, ia lebih tepat digunakan dengan menciptakan ‘Kapitalisme yang baik” memperhalus kontradiksi kelas.

Perjuangan Proletariat di Indonesia dan Tugas Mendesak Gerakan

Di pertengahan 1990an memang muncul beberapa serikat yang di bangun oleh NGO dan beberapa serikat kiri PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia) yang menjadi sayap PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang terlibat akif dalam penggulingan Soeharto. Soeharto tumbang, gelombang kebebasan sedikit terbuka, hasilnya mulai banyak serikat dan organisasi politik yang tumbuh, Tercatat ada 7 Konfederasi serikat buruh, 63 Federasi serikat buruh dengan massa paling sedikit 5000 orang di setiap basisnya yang tersebar di 20 provinsi, 150 Kabupaten/distrik dan tersebar di 40 zona industri.

Dalam 3 tahun terakhir di Indonesia, kita menyaksikan gelombang kenaikan gerakan buruh, Mulai dari Mogok nasional 1 di tahun 2012 yang di ikuti oleh 3 juta massa buruh, dengan tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak dan Outsourcing, Kenaikan upah dan Jaminan kesehatan, tentu saja aksi ini menimbukan reaksi dari pemodal dan pemerintah, mulai dari ancaman PHK massal, relokasi ke luar negeri dan represi dari militer, hingga kembali di tahun 2013 di laksanakan mogok nasional jilid 2, ada yang menarik di sini bahwa mogok nasional 1 yang di gagas MPBI (Majelis pekerja Buruh Indonesia) yang di dalamnya banyak adalah gabungan dari serikat konservatif dan reformis yang terdiri dari KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia),KSBSI, (Konfederasi Serikat buruh seluruh Indonesia), KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) berhasil di sabotase oleh pemodal dan pemerintah, dimana KSPSI dan KSBSI tidak akan terlibat dalam mogok nasional, dan upah murah di selesaikan lewat mekanisme formal melalui dewan pengupahan demi tercipta iklim industri yang harmonis. Praktis tinggal KSPI yang tersisa hingga akhirnya di gagaslah upaya konsolidasi bersama antara KSPI dan Sekber buruh yang mewakili tradisi kiri revolusioner untuk mendorong mogok nasional jilid 2 di akhir bulan Oktober 2013 kemarin.

Mereka menuntut untuk kenaikan upah minimum sebesar 50% dari upah sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kenaikan upah minimum di indonesia hanya berkisar sebesar 10 %, maka para buruh harus memaksa pemerintah dan pengusaha menaikan upah layak bagi mereka. Sebenarnya wajar, jika buruh di indonesia menuntut kenaikan upah sebesar 50%, terlebih lagi setelah pemerintah indonesia menaikan Bahan Bakar Minyak sebesar 30% dari harga sebelumnya Rp.4.500/ liter kini menjadi Rp.6500/liter, kenaikan tarif dasar listrik 15 % dan di ikuti pula dengan kenaikan harga bahan pokok serta mahalnya biaya pendidikan di tambah bahwa upah buruh Indonesia adalah yang salah satu yang terendah di Asia.

Di luar gerakan buruh, gerakan tani dan lingkungan juga mengalami radikalisasi yang cukup tinggi, biasanya di akibatkan oleh pencaplokan lahan tani dan masyarakat adat oleh perusahaan yang rata-rata begerak di bidang pertambangan dan kelapa sawit. Bahkan yang terakhir diaksi ribuan buruh perkebunan dan beberapa NGO melakukan penolakan terhadap perluasan perkebunan sawit yang mengabaikan hak normatif buruh.

Walau seberapa besarnya gerakan kaum buruh di indonesia yang terpimpin dengan rapi oleh serikat-serikatnya, biasanya hanya sampai pada penekanan tentang perjuangan ekonomi yang layak, yaitu perjuangan yang hanya menuntut sebagian isu atau sebagian tuntutan kelas pekerja. Sehingga tugas dari partai revolusioner adalah ikut serta dalam setiap perjuangan ekonomi untuk semakin mendekatkan dirinya dengan massa dan meningkatkan kesadaran massa menuju kesadaran politik revolusioner dengan menjelaskan seterang-terangnya prinsip, tujuan dan program revolusioner ke massa. ‘Karena kenyataanya adalah mungkin untuk ‘meningkatkan ativitas massa pekerja’ hanya ketika kegiatan ini tidak di batasi dalam agitasi politik tentang basis ekonomi, syarat dasar yang dibutuhkan dalam agitasi politik adalah organisasi dari paparan politik yang komperhensif.

Bagiamanapun halnya, dengan paparan tersebut, massa bisa di latih dalam kesadaran politik dan aktivitas revolusioner’. Selain itu, Kaum revolusioner mula mula harus menekankan pada seluruh barisan klas pekerja bahwa tugas mendesak kita untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan membangun alat politiknya sendiri. Partai Revolusioner yang menjadi pelopor termaju klas proletariat yang berkehendak merebut kekuasaan negara dari tangan borjuasi.

Sehingga menjadi kebutuhan mutlak bagi sebuah partai revolusioner untuk menyusun semua tuntutan progresif, program dan gerakan dari semua lapisan sosial tertindas, dan klas itu sendiri. Sehingga tugas agitasi partai menyatukan semua protes, pemberontakan dan gerakan perlawanan dasar, spontan dan terpisah pisah sembari terus menemukan hubungan antara perjuangan klas dan perjuangan menyelamatkan ekosistem yang terus di hancurkan oleh Kapitalisme. Partai Revolusioner harus memperlakukan setiap anggota partai dan pekerja revolusinernya sebagai prajurit militan masa depan yang akan menghadapi pecahnya revolusi (Selesai).

Oleh : Sarah Agustio, Kontributor Arah Juang dan Anggota KPO-PRP Samarinda.

Catatan Kaki :

• Karl Marx, Kapital 1, (Tanpa Kota, Hasta Mitra) 703
• Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula VWC yang merupakan perserikatan dagang Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalkan VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara
• Karl Marx, Kapital 1, 705
• George Masselman, The Craddle Of Colonialism (New Haven : Yale University Press, 1963) 467-468
• Hasil pemilihan Komisi Pemilihan umum 1955 di Indonesia.
• http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39
• Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono has recently announced that in 2014 his government will make Lieutenant General Sarwo Edhie Wibowo (the president’s father-in-law) a national hero for his role in “the extermination of the communists”. Overwhelming evidence – scholarly investigations, forensic investigations, the bottomless suffering of the survivors, the direct testimony of perpetrators, and an incalculable loss that continues to traumatise an entire society – makes it plain that the “extermination of the communists” was not heroic, but a crime against humanity involving the murder of one million Indonesians. Sarwo Edhie Wibowo was one the architects of this crime. Anointing him a national hero is a statement to the entire world that Indonesia will continue to be a place of fear and thuggery, corruption and violence. Family Yudhoyono can we view at http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/15/house-yudhoyonowibowo-making.html
• The Berkley Mafia and Indonesian massacre https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/357L/357LRansomBerkeleyMafia.htm
• Dokumen Undang Undang No 1 Tahun 1967, tentang penanam modal asing. Pemerintah Republik Indonesia
• PT Freeport Indonesia adalah perusahaan MNC yang bergerak di bidang penambangan Emas,Tembaga, dan bahan mineral lainya, PT Freeport Indonesia mulai menambang emas di Papua dengan menggusur perkampungan masyarakat adat papua, membuang 300.000 ton tailing di sungai ajkwa dan perusahaan asing pertama yang masuk setelah Presiden Soekarno di turunkan. Freeprt Indonesia adalah anak perusahaan Freeport McMoran Cooper and Gold http://www.fcx.com/company/who.htm
• Repelita (Rencana pembangunan Lima tahun) rencana pembangunan lima tahun pemerintah orde baru mulai tahun 1969 -1999
• Hiroyoshi Kano, Indonesian Exports, Peasant Agriculture, and the World Economy 1850-2000(Athens: Ohio University Press, 2008) 92
• http://www.marshallfoundation.org/themarshallplan.html
• Kano, 92
• Karl Marx, Fredrich Engels, Manifesto Partai Komunis, (Jakarta, Yayasan Pembaharu,1959) 3
• Hutang Pemerintah Kini capai Rp 2.273 Triliun http://finance.detik.com/read/2013/10/28/115654/2397116/4/utang-pemerintah-indonesia-kini-capai-rp-2273-triliun
• Pidato Presiden pada pertemuan G-20 di Pitsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2009 tentang komitmen indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di indonesia sebesar 20-40 % sampai 2020. Komitmen ini lebih banyak dilihat sebagai upaya merayu negara dunia pertama agar Indonesia mendapatkan bantuan USS$ 1 Billion ketimbang perbaikan lingkungan
• Neoliberalisme dan Perkembangan Kapitalisme Global, Kurikulum pendidikan Calon anggota KPO-PRP. System in Crisis, James Petras dan Henry Veltmeyer yang menjelaskan tentang 6 komponen pokok Neoliberalisme.
• Indonesian Investment Coordinating Board. Statistic Investment in Indonesia 2013 http://www.bkpm.go.id/contents/p16/statistics/17
• Borneo Rainforest Coal : City of London Profit http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2139272/borneos_rainforest_coal_city_of_london_profit.html
• VII Lenin, 1916 Imperialisme tahapan tertinggi dari kapitalisme, versi web indonesia, di terjemahkan oleh Ted Sprague mei 2011 https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1916/1916-tahapankhusus.htm
• Karl Marx, Capital 1 : 57
• Aksi ribuan buruh dan seruan penyelamatan orang utan warnai pertemuan RSPO http://www.mongabay.co.id/2013/11/12/aksi-ribuan-buruh-dan-seruan-penyelamatan-orangutan-warnai-pertemuan-rspo/
• Tentang rencana langsung menuju Revolusi, Lihat Whats is To Be Done ? Op.cit hlm 165-166