Siapa Musuhnya?
Era Soekarno terutama pada tahun 60-an, merupakan era dimana terdapat mobilisasi rakyat besar-besaran dalam kerangka membangun Indonesia kedepannya. Rakyat dimana-mana berbondong-bondong berorganisasi, melancarkan demonstrasi, rapat-rapat akbar ataupun pengambilalihan tanah. Kekuatan utama mobilisasi tersebut terletak pada kaum buruh dan petani. Semuanya bertujuan untuk memanifestasikan perspektif-perspektif Indonesia kedepan seperti kemandirian dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Ditengah gegap gempita perjuangan membangun Indonesia kedepan tersebut terdapat kekuatan-kekuatan yang tersingkir. Mereka adalah Tentara (khususnya Angkatan Darat) serta tuan tanah dan borjuasi dari berbagai partai politik pro-kapitalis.
Kenaikan Rejim Militer Soeharto adalah salah satu buah dari borjuasi Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan kekuatan rakyat yang terus menerus memobilisasi dan semakin radikal. Semakin lama semakin kecil dukungan terhadap mereka maka semakin mereka menyandarkan diri pada kekuatan Imperialisme dan militer, khususnya pada waktu itu Angkatan Darat. Untuk menuntaskan pertarungan tentang masa depan Indonesia dengan kekerasan.
Konsepsi politik mereka dirancang oleh seorang Jenderal bernama Ali Murtopo. “Murtopo mengerti sekali hubungan antara mobilisasi massa, peran partai politik, dan pengelompokan organisasi massa di sekitar partai-partai. Kebijakan pembantaian, teror dan penindasan diarahkan kepada partai yang paling efektif dalam menarik rakyat ke dalam aktivitas. Orang-orang desa dilarang sama sekali berpartisipasi dalam ativitas partai – kecuali mencoblos pada saat pemilihan umum – dan itu merupakan kebijakan sentral dalam melembagakan kepasifan politik“.
Diatas konsepsi massa mengambang tersebut terdapat struktur “Negara dalam Negara” dari militer khususnya Angkatan Darat. Juga manipulasi sejarah dibentuk untuk membenarkan dan memperkuat kekuatan Rejim Militer Soeharto. Satu-satunya partai yang bisa bergerak bebas dan juga mendapatkan dukungan dari Rezim Militer Soeharto adalah Golongan Karya (Golkar). Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Golkar sendiri dibangun oleh tentara (khususnya Angkatan Darat) dengan tujuan awalnya untuk menggerogoti kebijakan Soekarno. Walaupun pada saat itu bertopengkan dukungan terhadap kebijakan Soekarno.
Tidak lama setelah berdiri Rezim Militer Soeharto, UU yang paling pertama disahkan adalah UU Penanaman Modal Asing. Diselenggarakan juga Konferensi antara “Mafia Berkely” dengan berbagai perusahaan multinasional yang hasilnya adalah membagi sumber daya alam Indonesia ke berbagai perusahaan multinasional. Ketergantungan yang lain terhadap kekuatan Imperialis adalah melalui kucuran hutang. Yang pada saat kejatuhan Soeharto kurang lebih 30 persen dari hutang tersebut dikorupsi oleh kroni-kroninya. Borjuis-borjuis tidak bersenjata berkembang dari ketergantungan tersebut disekeliling Rezim Militer Soeharto (kapitalis bersenjata). Mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan Soeharto tersingkir.
Yang ingin dibangun oleh Rezim Militer Soeharto bertentangan sepenuhnya dengan apa yang ingin dibangun saat Soekarno. Membangun bangsa dengan mendorong keterlibatan rakyat dalam organisasi-organisasi rakyat serta mobilisasi politik vs membangun bangsa dengan kepatuhan serta demobilisasi dan deorganisasi rakyat dibawah senjata. Kemandirian politik, ekonomi dan budaya vs ketergantungan terhadap modal internasional. Ditengah kekuatan rakyat semakin lama semakin membesar sementara militer, tuan tanah dan borjuasi semakin lama semakin kecil dan kalah maka satu-satunya cara adalah dengan penindasan luar biasa.
Siapa Yang Berjuang?
Kenaikan Rezim Militer Soeharto membawa perubahan yang sangat besar didalam seluruh sendi kehidupan rakyat Indonesia. Rezim Militer Soeharto memotong sejarah perjuangan klas buruh termasuk juga organisasinya. Kaum buruh yang memberikan sumbangan luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan dan revolusi nasional dihabisi saat naiknya Rezim Militer Soeharto. Ratusan ribu aktivis buruh dan rakyat dihabisi dengan pembunuhan, terror, pemenjaraan dan pembuangan. Kekuatan pro kapitalisme khususnya militer merupakan kekuatan yang sangat anti terhadap kekuatan buruh. Bersamaan dengan proses penggulingan Soekarno, militer menghabisi ratusan ribu aktivis buruh militan dan revolusioner. Hal yang sama terjadi hampir diseluruh negeri manapun ketika militer merebut kekuasaan. Bersamaan dengan penyerbuan Istana Moneda, tempat Presiden Chili Salvador Allende bertahan, militer mengirimkan grup-grup pasukan untuk masuk kedalam pabrik-pabrik dan menangkap ataupun membunuh aktivis-aktivis buruh.
Rezim Militer Soeharto bukan saja menghabisi ratusan ribu hingga jutaan rakyat namun menghancurkan revolusi yang sedang dibangun oleh rakyat Indonesia. Ketika kesadaran revolusioner, politik mobilisasi massa dan partai revolusioner adalah faktor subjektif yang penting bagi sebuah proses revolusi maka itulah yang menjadi sasaran penghancuran Rezim Militer Soeharto. Hanya partai-partai yang mendukung Rezim Militer Soeharto diperbolehkan ada, bahkan dari 9 partai politik kemudian dipaksa disederhanakan menjadi 3 partai politik. Nasib yang serupa menimpa organisasi-organisasi rakyat (termasuk juga serikat buruh). Struktur militer diperkuat hingga ke desa-desa, pabrik-pabrik dan kampus-kampus untuk mengontrol seluruh sendi kehidupan rakyat. Untuk menghabisi mobilisasi massa, peran partai politik dan pengelompokan organisasi massa di sekitar partai-partai maka diterapkan kebijakan “massa mengambang“. Rezim Militer Soeharto juga kemudian menulis ulang sejarah dengan versi militer, menghapus semua ingatan tentang revolusi termasuk juga melarang semua pemikiran yang dapat membangkitkan kesadaran tersebut.
Pada akhir tahun 1980-an penanaman modal asing serta hutang luar negeri banyak menyasar tanah-tanah para petani. Sementara itu aktor perlawanan di Indonesia yaitu mahasiswa akhirnya juga dijatuhi kebijakan “massa mengambang” oleh Rezim Militer Soeharto pasca perlawanannya ditahun 1978. Disisi lain juga masuknya pelajaran-pelajaran dari perjuangan internasional dalam menggulingkan rezim otoriter ke Indonesia.
Kondisi tersebutlah yang menjadi landasan awal perkembangan gerakan radikal setelah hampir dua dasawarsa ditindas oleh Rejim Militer Soeharto. Adalah dari mahasiswa-mahasiswa yang memegang perspektif turun ke rakyat, serta rakyat yang berhasil diorganisir dan dimajukan kesadarannyalah yang menjadi unsur pembentuk Partai Rakyat Demokratik. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi massa yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Serikat Tani Nasional (STN) dan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) dan mendeklarasikan sebuah partai bernama Partai Rakyat Demokratik pada tanggal 15 April 1996.
Pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan titik awal perkembangan gerakan radikal dimasa itu. Proses pendirian PRD adalah “hasil dari proses debat dan perpecahan yang dilandaskan pada penolakan terhadap strategi apapun yang tidak meletakkan mobilisasi massa pada titik sentralnya“. Kemunculan PRD menunjukan munculnya organisasi yang mengintervensi aksi buruh dan petani yang sedang bangkit secara spontan dengan mendorong dan membangun aksi sebagai strategi secara nasional. Tujuan utama dari politik mobilisasi massa tersebut adalah menyatukan kekuatan rakyat melawan kediktaktoran dan membuka ruang demokrasi.
Hal ini bertolak belakang dengan pertama tentunya dengan kebijakan “massa mengambang” Rezim Militer Soeharto. Demikian juga hal ini berbeda dengan strategi taktik Kelompok Studi, LSM maupun berbagai kelompok oposisi lainnya. Untuk membangun perspektif seperti itu maka perlu dahulu menegaskan sikap dan mengkritik kelompok-kelompok oposisi Rezim Militer Soeharto yang menolak ataupun tidak menggunakan strategi pengorganisiran dan mobilisasi massa. Kritik dilancarkan pada kelompok seperti Petisi 50 yang “tak punya basis massa“, Forum Demokrasi (Fordem) yang tidak “memobilisir massa mengatasnamakan kelompoknya” demikian juga dengan Front Aksi Mahasiswa Indonesia yang tidak menyandarkan dirinya pada buruh dan petani. Hal serupa juga kritik terhadap LSM-LSM yang disatu sisi terlihat mengorganisir massa namun hubungannya dengan kapitalisme (baca: donor) membuatnya berkepentingan untuk memagari perlawanan rakyat.
Perjuangan membuka ruang demokrasi mobilisasi massa semakin hari semakin membesar. Terjadi kemarahan rakyat yang besar di Jakarta terutama, terkait dengan pembelaan terhadap Megawati. Demikian juga ratusan ribu rakyat turun ke jalan ketika kampanye pemilu 1997 dengan slogan “Mega-Bintang-Rakyat“. Krisis ekonomi 1998 meledakan mobilisasi massa tersebut dan menjadi akhir dari Soeharto sebagai presiden.
Bagaimana Dengan Para Elit Politik Borjuasi Kita?
Sedikit sekali oposisi borjuis terhadap Rezim Militer Soeharto pada massa itu, Petisi 50 dan Forum Demokrasi sebagai contohnya. Peran borjuis dalam perjuangan rakyat melawan Rejim Militer Soeharto juga bisa dikatakan tidak ada. Selain berputar-putar ditataran elit semata. Semua oposisi borjuis tersebut menderita satu penyakit yang sama yaitu: menolak menjelaskan dan menyerukan kepada rakyat apa yang mereka perjuangkan dan termasuk juga tidak melakukan pengorganisiran dan mobilisasi massa.
Ketika gelombang reformasi berhasil menjatuhan Soeharto dan masih terus bergerak, mereka justru bersembunyi dan membuat Deklarasi Ciganjur. Diprakarsai oleh beberapa organisasi mahasiswa (antara lain FKSMJ, Satgas KM-ITB dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Siliwangi); Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Amien Rais berkumpul di Ciganjur. Pada intinya mereka memberikan legitimasi terhadap Rezim Habibie maupun Dwi Fungsi ABRI. Menuntaskan reformasi 1998 ataupun menempatkan militer secara professional tidak ada dikepala mereka.
Mereka mencari-cari cara agar Rezim Militer Soeharto dapat dengan suka rela menyerahkan kekuasaannya. Namun disisi yang lain gerakan rakyat tidak semakin membesar. Sehingga mereka dapat mengambil bagian kekuasaan yang terbesar paska Rejim Militer. Tugas-tugas membuka ruang demokrasi melawan Rezim Militer Soeharto yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, tidak dijalankan. Tidak mengherankan hingga kini dukungan mereka terhadap demokrasi, memutus hubungan dengan orde baru dan militerisme selalu setengah hati.
Paska reformasi berbagai faksi borjuis sudah pernah berkuasa, baik yang dinilai paling “dekat” dengan rakyat maupun mantan-mantan petinggi militer. Setelah Gus Dur dijatuhan dengan aliansi antara sisa Orde Baru, Militer, Poros Tengah dan PDI Perjuangan, neoliberalisme semakin masif dijalankan. Selain memasifkan kebijakan Neoliberal, Rejim Megawati juga merestorasi sisa-sisa Orde Baru, yaitu Golkar dan Militer. Itu juga berarti pembukaan sejarah (yang salah satunya termasuk Pengadilan HAM) semakin jauh dari harapan. Demikian juga Rejim Megawati memegang rekor yang paling banyak memenjarakan aktivis paska Rejim Militer Soeharto.
Baik Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY tetap menjalankan kebijakan Neoliberal dengan pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, reformasi pasar tenaga kerja, hutang luar negeri dan reformasi birokrasi. Para borjuasi Indonesia tersebut terikat tangan kaki dengan kekuatan Imperialisme. Menjadi boneka yang patuh menjalankan kebijakan-kebijakan Neoliberalisme mereka. Kebijakan tersebut hanya dapat dijalankan bersamaan dengan penyempitan ruang demokrasi. Berbagai macam undang-undang anti demokrasi disahkan seperti UU Anti Terorisme, Organisasi Massa, Keamanan Nasional, dsb, dsb. Walaupun secara legal ada hak untuk menyampaikan pendapat namun kita masih melihat bagaimana petani dibunuh oleh tentara atau polisi ketika menuntut tanahnya yang dirampas.
(Bersambung………).
Oleh : Ignatius Mahendra Kusumawardhana, Kontributor Arah Juang dan Anggota KPO-PRP.
Comment here