Hari ini Jenderal Tentara Nasional Thailand, Prayut Chanocha menyatakan Keadaan Darurat Militer tanpa berkonsultasi pada pelaksana pemerintahan atau perwakilan terpilih lainnya. Tentara mengambil alih stasiun radio dan TV dan ditempatkan disepanjang persimpangan jalan-jalan utama di Bangkok.
Meskipun fakta dia mengklaim bahwa “ini bukanlah kudeta”, tindakan Jenderal Prayut baunya, rasanya dan terlihat seperti kudeta. Empat tahun yang lalu hari dimana Jenderal Prayut mengawasi penembakan dijalan-jalan terhadap hampir sembilan puluh demonstran Kaos Merah pro demokrasi. Sebelum pemilihan ditahun berikutnya dia membuat pernyataan publik melawan Partai Pua Thai. Dia sebelumnya adalah tokoh kunci dalam memanuverkan Partai anti-Demokrat-nya Abhisit menjadi pemerintah yang tidak terpilih pada tahun 2008. Dia belum pernah dibawa ke pengadilan untuk kejahatannya dan dia termasuk dalam daftar mereka yang diberikan amnesti total dalam undang-undang amnesti Yingluk yang gagal.
Militer mengatakan bahwa deklarasi darurat militer hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan; jika begitu, itu sangat terlambat. Jika militer memang peduli untuk menjaga perdamaian mereka seharusnya bertindak menentang gerombolan anti-Demokrat-nya Sutep ketika mereka menyerang kantor-kantor menteri pemerintahan untuk menggulingkan pemerintahan yang terpilih pada akhir tahun lalu. Mereka seharusnya menangkap Sutep dan preman bersenjatanya yang menggunakan kekerasan dijalanan untuk merusak pemilihan Februari.
Namun militer adalah teman satu tim disisi mereka yang ingin menghancurkan ruang demokrasi Thailand. Mereka berdiam diri dan melihat dengan riang seiring pemerintahan Yingluk lama kelamaan dihancurkan dan pemilihan umum dirusak. Sekarang mereka memperkirakan bahwa sekutu mereka diantara gerombolan Sutep dan mahkamah boneka telah menciptakan cukup kekacauan untuk melegitimasi intervensi militer.
Jangan salah, “non-kudeta” militer ini tidak akan menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil bisa dilaksanakan dan pasti bahwa kebebasan berekspresi tidak akan dilindungi. “non-kudeta” militer ini melainkan akan memuluskan jalan untuk Perdana Menteri “temporer” yang tidak dipilih. Akan memuluskan jalan untuk memperbaiki proses demokrasi sehingga kekuatan yang tidak terpilih dapat mengontrol pemerintahan apapun yang terpilih dimasa depan, Ini adalah bagian dari proses untuk mempersempit ruang demokrasi.
Demokrasi dapat dibangun hanya jika sejumlah penting Kaos Merah menyadari bahwa partai Pua Thai serta kepemimpinan UDD tidak mau dan tidak mampu untuk memimpin perjuangan. Pembangunan gerakan independen pro demokrasi berbasiskan Kaos Merah dengan hubungan yang jelas dengan klas buruh progresif dan kaum tani sejak lama dibutuhkan. Gerakan semacam itu tidak dapat dibangun dalam waktu satu malam namun dapat dan harus dibangun.
Untuk mereka yang mengatakan bahwa ini bukanlah kudeta atau ini hanya setengah kudeta karena militer tidak membatalkan konstitusi serta menggulingkan pemerintahan, mari kita mengingat-ingat bahwa adalah militer yang sebenarnya menulis konstitusi tersebut dan memastikan bahwa mahkamah akan mencegah perwakilan terpilih manapun yang ingin mengamandemennya. Kenapa mereka ingin membatalkan konstitusi? Karena bagi pemerintah, sejak pemilihan umum dirusak dan Yingluk digulingkan oleh mahkamah, tidak ada pemerintahan yang berfungsi untuk digulingkan oleh militer.
Tentara sekarang bertindak dengan impunitas, mengontrol media, menggrebek toko buku, menangkapi aktivis dan memerintahkan pejabat Negara untuk “melapor” ke markas tentara. BUKAN KUDETA, OMONG KOSONG!!!
Oleh : Giles Ji Ungpakorn.
(Diterjemahkan Oleh Ignatius Mahendra Kusumawardhana dari Uglytruth-Thailand).
Comment here