Tolak Rencana Said Iqbal Mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden RI !

Walau secara organisasi FSPMI-KSPI belum mengeluarkan keputusan resmi terbuka mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2014, tetapi berbagai pernyataan dan tindakan Said Iqbal sebagai presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) telah menunjukkan sejumlah indikasi kuat untuk mendorong FSPMI-KSPI memberikan dukungannya  terhadap Prabowo pada Pemilu Presiden, Juli 2014 nanti.

Setidaknya data yang bisa menguatkan indikasi ini adalah pernyataan said Iqbal dalam sebuah pertemuan di kantor Kontras Jakarta, guna membahas konsep “Rumah Rakyat” di bulan Febuari lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah kawan diantaranya yang mewakili Sekber Buruh. Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyatakan bahwa hanya Prabowo yang mau bertemu dan menawarkan posisi 4 menteri kepada kepada dirinya (KSPI) dan bersedia meneken “kontrak politik” terkait isu kenaikan upah buruh, penghapusan sistem outsourcing, BPJS. Selain Surya Tjandra yang membenarkan langkah Said Iqbal, mayoritas kawan-kawan yang hadir langsung menyatakan penolakannya terhadap Prabowo. Said Iqbal juga memberitahukan bahwa sikap dukungan terhadap Prabowo baru akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat pimpinan FSPMI/KSPI.

Sejumlah indikasi dukungan Said Iqbal terhadap Prabowo juga terlihat dalam berbagai pernyataannya yang dimuat di sejumlah media massa. Misalnya ditengah ramai berbagai kelompok gerakan dan pegiat HAM menyuarakan penolakannya terhadap Prabowo atas rekam jejaknya di masa lalu terutama dalam berbagai dugaan pelanggaran HAM, Said Iqbal dalam sebuah diskusi di FISIP UI, Depok (25/3/2014), justru menyatakan bahwa isu pelanggaran HAM jauh dari kehidupan buruh karena tidak langsung bersinggungan dengan kehidupan buruh. “Prabowo dikatakan ada persoalan HAM, tetapi buruh tidak bersinggungan jadi agak sulit dikaitkan dengan buruh,”  demikan pernyataan Said Iqbal seperti yang diberitakan oleh Tribunnews.com (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/25/dianggap-pro-upah-murah-jokowi-kurang-populer-di-kalangan-buruh). Ditengah hiruk-pikuk dukung-mendukung Capres pada pemilu 2014, dan ditengah banyak penolakan terhadap Prabowo sebagai Presiden RI, pernyataan Said Iqbal harus juga dimaknai sebagai sebuah (setidaknya indikasi/kecenderungan) dukungan politiknya terhadap Prabowo.

Pernyataan terbaru ini hanyalah memperkuat sejumlah fakta sebelumnya terkait dukungan Said Iqbal terhadap Prabowo. Prabowo Subianto adalah Capres yang memang telah beberapa kali diundang hadir berbagai acara FSPMI-KSPI, misalnya dalam Jambore Garda Metal FSPMI-KSPI dan berbagai acara seminar yang diselenggarakan FSMPI-KSPI. Pernyataan dukungan terhadap Prabowo juga dilontarkan Said Iqbal misalnya dalam seminar internasional FSPMI-KSPI di gedung YTKI (5 Febuari 2014) dimana Prabowo Subianto menjadi salah satu pembicaranya. Dalam acara ini, Said Iqbal menyatakan harapannya bahwa jika Prabowo terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014, akan bisa mengubah nasib buruh menjadi lebih sejahtera (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/387992-prabowo–sistem-outsourcing-harus-segera-dihapus). 

Jelas sikap Said Iqbal (posisinya saat ini sebagai presiden FSPMI dan KSPI, tokoh utama mogok nasional buruh 2012 dan 2013), harus ditentang. Said Iqbal (FSPMI-KSPI) harus diingatkan bukan saja oleh seluruh anggota FSPMI sendiri dan anggota Fedesari lainnya yang tergabung dalam KSPI melainkan juga oleh seluruh gerakan buruh.Bahkan organisasi perjuangan diluar buruh pun memiliki tanggungjawab untuk mengingatkan kepada Said Iqbal (FSPMI-KSPI) sebagai sesama kawan dan organisasi perjuangan.

Seruan untuk menyelamatkan sikap politik FSPMI-KSPI dalam pemilu 2014 memang harus dilakukan saat ini untuk mencegah keputusan resmi organisasi FSPMI dan sekaligus KSPI untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada Pemilu Juli 2014 nanti.

Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk melawan rencana dukungan terhadap Prabowo menjadi presiden. Berikut sejumlah alasan untuk menjadi bahan penilaian kita dan kawan-kawan FSPMI-KSPI untuk berpikir ulang rencana dukungannya ke Prabowo sebagai Presiden RI pada pemilu 2014 ini.

1.       Prabowo Subianto terbukti berwatak pengusaha/kapitalis dibandingkan sebagai pemimpin rakyat yang berjanji manis untuk menyejahterahkan buruh

–          Prabowo adalah salah seorang Capres yang menolak upah buruh menjadi lebih layak. Saat mogok nasional 2013 lalu, di saat gerakan buruh menuntut kenaikan upah 50%, Prabowo adalah satu-satunya orang yang ingin maju menjadi presiden RI 2014 yang bersuara soal tuntutan kenaikan upah ini. Tetapi bukan dukungan terhadap tuntutan kenaikan upah yang disuarakan kaum buruh, melainkan sebaliknya Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan upah buruh jangan tinggi-tinggi (http://finance.detik.com/read/2012/12/18/142130/2121436/4/prabowo-sentil-buruh-jangan-minta-gaji-naik-terlalu-tinggi). Padahal Prabowo sebelumnya juga hadir dalam acara Jambore Garda Metal FSPMI, dimana seharusnya pandangan FSPMI-KSPI terkait kenaikan upah buruh harusnya sudah dipahaminya.

–          Bagaimana mungkin Prabowo bisa memenuhi janjinya untuk menyejahterahkan buruh, lha wong memenuhi hak upah buruh di perusahaannya saja tidak mau dilakukan. Sebagaimana yang marak diberitakan di media massa pada bulan Januari 2014 lalu, Prabowo yang menghabiskan uang miliaran rupiah untuk membayar iklan kampanye di media televisi tetapi justru menelantarkan para pekerja di perusahaannya. Prabowo sebagai pemilik Perusahaan PT Kertas Nusantara di Kalimantan Timur tidak membayar upah 600 lebih pekerjanya sejak bulan September 2013 yang lalu. Alasan bahwa PT. Kertas Nusantara sedang mengalami kesulitan keuangan,sehingga tidak membayar upah buruhnya adalah biasa dalam sebuah perusahaan (dan tidak dapat dihubungkan dengan Prabowo), jelas tidak dapat diterima. Karena dengan kekayaan yang dimiliki Prabowo, sangat mudah bagi prabowo untuk membayar hak upah buruhnya tanpa perlu menunggu waktu berbulan-bulan. Disini membuktikan bahwa cara berpikir Prabowo memang lebih pas sebagai pemilik modal/pengusaha daripada pemimpin rakyat. Ketika untung tidak membagi dengan para pekerjanya, dan ketika sedang sulit, para pekerja dipaksa menanggungnya. Fakta ini bisa menjadi cermin dan penilaian kita bagaimana mungkin prabowo dapat memenuhi janjinya untuk menyejahterakan rakyat kelak jika menjadi presiden, untuk membayar keringat pekerjanya saja tidak mau.Catatan: Kertas Nusantara adalah perusahan yang sebelumnya bernama PT. Kiani Kertas yang dimiliki oleh Bob Hasanyang telah menghancurkan hutan di Kalimantan.

–          Sebagaimana pemimpin partai-partai lainnya, seluruh janji-janji manis dikampanyekan. Demikian pula dengan Prabowo. Seperti janji memberikan posisi menteri, Prabowo pun, dalam seminar internasional FSPMI-KSPI di Gedung YTKI, 5 Februari 2013 misalnya, menyatakan “Pemerintah seharusnya turun tangan atau jika perlu mengambil alih dan menjadi pelaku usaha demi menyelamatkan perusahaan dan buruh” (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/387992-prabowo–sistem-outsourcing-harus-segera-dihapus). Omongan Prabowo ini bertentangan dengan fakta yang terjadi di para pekerja di perusahaannya seperti yang dituliskan diatas.

–          Bagaimana mungkin Prabowo bisa memenuhi janjinya untuk memberikan tanah kepada rakyat (misalnya janji Prabowo di Pemilu 2009) jika justru dirinya menguasai ribuan hektar tanah atas lahan perkebunan dan tambang yang ia kuasai.

2. Ancaman Terhadap Demokrasi Jika Prabowo Menjadi Presiden RI

Banyak yang mengkhawatiran jika Prabowo terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2014, maka hak-hak demokrasiakan dipersempit. Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat track record Prabowo di masa lalu dan juga aktivitasnya sekarang.

–          Saat ini Prabowo adalah Ketua Dewan Kehormatan ormas Gibas (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) dimana kawan-kawan serikat buruh di Bekasi mengenalnya sebagai sebagai salah satu ormas yang  kerap bertentangan dengan gerakan buruh di Bekasi.

–          Keterlibatan Prabowo dalam berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM, Penculikan Aktivis yang masih hilang hingga saat ini. Jasa-jasa para aktivis yang menjadi korban, dan masih hilang tidaklah dapat kita lupakan. Karena jasa-jasa kawan-kawan aktivis yang menjadi korban dan kawan-kawan yang hilanglah, FSPMI-KSPI dan kita semua dapat menikmati demokrasi walau masih terbatas: kebebasan bersuara, berorganisasi, berdemonstrasi-mogok nasional, dan sebagainya.

–          Latar Belakang Prabowo sebagai militer yang terkena kasus pelanggaran ham, dan berikutnya menjadi Pengusaha nasional yang mengabaikan kesejahteraan pekerjanya dan kini sebagai Pemimpin partai politik, yang walaupun terbilang baru tapi juga menjadi bagian dari partai politik yang melakukan korupsi adalah kombinasi yang memang menakutkan bagi kita semua.

–          Prabowo adalah bagian dari kekuatan politik lama Orde Baru, yang saat ini muncul dalam berbagai macam partai politik baru yang saat ini ikut dalam pemilu 2009. Prabowo, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dulunya berasal kekuatan politik lama Orde Lama Soeharto dengan kendaraan politiknya Partai Golkar. 

–          Kekhawatiran dan Penolakan besar terhadap Prabowo sebagai presiden juga tercermin dari data survei. Menurut Survei Laboratorium Psikologi Fisip Universitas Indonesia (Kompas 29 Desember 2013), Prabowo Subianto adalah tokoh yang pen-Capresannya paling banyak ditolak (20%). Menyusul berikutnya adalah Rhoma Irama dan Aburizal Bakrie (18%), Megawati Soekarno Putri (7%) serta Pramono Edhie Wibowo dan Wiranto-Hanura (3%). Menurut Survei ini, masyarakat menolak tokoh-tokoh ini karena tidak memiliki prestasi yang mengesankan. (Lihat http://pemilu.okezone.com/read/2013/12/29/567/918927/survei-prabowo-rhoma-irama-paling-ditolak-jadi-capres).

3.       “Janji Prabowo untuk memberikan jabatan menteri kepada Said Iqbal(FSPMI/KSPI), adalah janji manis yang tidak harus dipercaya”

–          Sebagaimana telah ditulis diawal, pernyataan Said Iqbal bawa telah bertemu Prabowo dan menjanjikan posisi 4 menteri jika Prabowo terpilih sebagai presiden RI pada pemilu 2014 ini. Dalam strategi FSPMI-KSPI yang mencanangkan “Go Politik” keinginan untuk mendapatkan duduk di pemerintahan (posisi menteri) memang merupakan strategi dari FSPMI-KSPI. Dari mulai menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2014 saat ini (tercatat ada 32 orang caleg yang berasal dari FSPMI-KSPI) hingga duduk dalam kursi pemerintahan mendatang hasil pemilu 2014. Tetapi janji Prabowo, apalagi tidak tanggung-tanggung (mungkin biar senang dan tergiur) menawarkan posisi 4 menteri, harusnya diterima secara kritis, bahwa ini hanya janji manis semata yang sulit untuk dipenuhi. Mengapa?

–          Dalam keumumum/kebiasaan politik janji ini sulit dipenuhi. Posisi menteri biasanya adalah konsesi politik (tawar menawar politik) yang yang ditawarkan Prabowo sebagai Capres terhadap partai-partai politik dalam koalisi pencalonan dirinya sebagai presiden RI 2014 nanti. Ketika Prabowo terpilih menjadi presiden maka posisi menteri di kabinetnya (selain diisi oleh orang-orang dari parpol pendukungnya) juga sangat mungkin diberikan/ditawarkan kepada partai politik yang memiliki kursi yang besar di DPR walau bukan bagian dari koalisi pendukung dirinya menjadi presiden. Karena selain mempertimbangkan koalisi partai pendukungnya (yang berikutnya bisa saja menjadi koalisi pemerintahan), pemerintahan Prabowo pastinya membutuhkan dukungan suara di parlemen nantinya. Apalagi kemungkinan Gerindra bukanlah partai pemenang pemilu sehingga dukungan di parlemen memang dibutuhkan agar program-program pemerintahannya dapat disetujui oleh DPR sehingga bisa dijalankan. Inilah mengapa posisi menteri juga sangat terbuka ditawarkan ke partai pemenang pemilu atau yang memiliki suara besar di DPR walau bukan bagian dari partai pendukung Prabowo sebagai presiden.

–          Tentunya FSPMI-KSPI (Said Iqbal) tidak masuk dalam kategori diatas. Gerakan buruh saat inipun walaupun dia memiliki kekuatan besar dan merupakan organisasi perjuangan rakyat yang paling terorganisir, tetapi hingga saat ini posisi gerakan buruh masih belum dianggap sebagai kekuatan politik yang penting oleh para pemimpin negeri ini termasuk Prabowo. Sehingga tawaran menteri nampaknya memang hanya janji manis Prabowo semata.

–          Bahwa kedudukan FSPMI-KSPI Said Iqbal yang (jika nantinya) memberikan dukungan kepada Prabowo dalam pemilu Presiden, pastinya juga akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk “membalas jasa” Said Iqbal ini. Jabatan-jabatan lain mungkin saja akan ditawarkan: dari mulai Ketua BNP2TKI, atau wakil menteri, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Komisaris BUMN, atau jabatan lain sebagai “sogokan pengganti” posisi menteri yang sudah terlanjur ditawarkan.

–          Tetapi jikapun “jabatan-jabatan di pemerintahan (termasuk posisi menteri)” diberikan apakah tepat untuk diambil (turut serta dalam pemerintahan) dalam sebuah pemerintahan yang pro neoliberal dan bahkan anti demokrasi? Pertanyaan lebih jauh, apakah mengambil posisi di pemerintahan (sebenarnya juga di DPR/D dalam pemilu saat ini) ada gunanya bagi perkembangan gerakan buruh/rakyat dan bagi perbaikan kondisi buruh dan rakyat secara keseluruhan? Atau justru sebaliknya, tidak mampu melawan kebijakan umum pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat dan larut menjadi bagian dari penguasa dan hanya menjadi penikmat keistimewaan dari jabatan-jabatan ini?

–          Melihat pengalaman selama ini, sejumlah aktivis buruh yang duduk di dalam posisi pemerintahan (pemerintahan korup dan pro neoliberal dalam pemerintahan SBY saat ini) maka jabatan pemerintah yang diambil, tidak banyak memberi manfaat bagi perbaikan kondisi buruh dan rakyat di Indonesia.

–          Kita lihat misalnya Jumhur Hidayat, yang baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua BNP2TKI karena mendukung Jokowi sebagai Presiden dan masuk PDI Perjuangan. Jumhur adalah mantan aktivis mahasiswa, pernah dipenjara, dan kemudian menjadi aktivis buruh (ketua umum serikat buruh Gaspermindo). Jumhur juga terlibat di Aliansi Buruh Menggugat/ABM, yang cukup mewarnai dan memimpin gerakan buruh di pertengahan tahun 2000-an. Atas aktivitasnya ini, ia kemudian oleh pemerintahan SBY ditempatkan menjadi Kepala BNP2TKI. Kita lihat misalnya, kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri masihlah tidak mengalami perubahan yang berarti. Terakhir Jumhur melihat bahwa kemungkinan Jokowi akan menang dalam Pemilu Presiden 2014, langkah politik pun dibuat dengan menyatakan masuk ke PDI Perjuangan dan Mendukung Jokowi. Tentunya seperti Said Iqbal, dukungan yang diberikan bukanlah karena Jokowi Pro Buruh (Jokowi memang menjadi musuh buruh saat ia hanya memutuskan kenaikan Upah minimum di DKI dibawah 10%, jauh dibawah angka yang telah dikeluarkan kalangan pengusaha dan sejumlah menteri terkait) melainkan mengharapkan posisi pemerintahan di pemerintahan Jokowi jika ia menjadi Presiden. Langkah masuk ke PDI Perjuangan juga dilakukan dengan pertimbangan serupa. Tentunya jabatan pemerintahan Jokowi nantinya tidak lepas dari intervensi PDI Perjuangan. Inilah langkah politik terbaru yang dibuat oleh Jumhur Hidayat, yang pandai membaca gerak arus politik. Sementara itu, Serikat Buruh Gaspermindo, paska ditinggalkan Jumhur, justru mengalami kemunduran, dimana saat ini nyaris tidak begitu terdengar kecuali menyisakan sedikit di Tangerang, Bandung, dan Bogor.

–          Berikutnya Rekson Silaban (mantan Ketua Umum KSBSI), baru saja mundur dari posisinya sebagai Komisaris Jamsostek, dan maju sebagai Calon DPD dengan pernyataannya ingin menjadi wakil buruh di Senayan. Selain menikmati gaji bulanan dan bonus yang besar sebagai komisaris PT. Jamsostek, aktivitas Rekson justru tidak terlihat dalam usaha memperbaiki kondisi perburuhan di bidang jamsostek saja misalnya. KSBSI pun selain mengalami penurunan aktivitas juga mengalami perpecahan dan konflik baik dengan SBSI tandingannya (SBSI ’92) maupun dengan Mochtar Pakpahan (mantan ketua umum SBSI sebelum Rekson Silaban).

–          Terakhir adalah Dita Indah Sari. Dita Sari adalah mantan Ketua Umum serikat buruh FNPBI, aktivis buruh yang pernah dipenjara dengan vonis 8 tahun atas aktivitas perjuangannya. Dita pernah mendapat penghargaan perjuangan Ramon Magsasay Filipina, menolak penghargaan Reebok Human Right Award Amerika sekaligus menolak uang 50.000 dolar AS (500 jutaan) karena Reebok adalah perusahaan yang menindas buruhnya. Serikat buruhnya –Pusat Perjuangan Buruh Indonesia- dianggap organisasi terlarang di masa Soeharto. Sudah cukup rasanya pengalaman uji perjuangan Dita Sari. Saat ini Dita duduk sebagai juru bicara Menteri Tenaga Kerja. Selain aktivitasnya menangani kasus TKI di luar negeri, justru Dita Sari saat menjabat sebagai jubir Menaker, pandangan Dita terlihat lebihi banyak menyuarakan suara pemerintah dan pengusaha ketimbang mendukung tuntutan kaum buruh. Terlihat misalnya dalam kasus tuntutan kenaikan upah minimum (upah layak), maupun dalam tuntutan penghapusan sistem tenaga kerja outsourcing. Sementara organisasi Dita sebelumnya –FNPBI-saat ini nyaris tidak begitu terdengar dan mengalami kemunduran yang berarti kecuali di beberapa kota di Berau Kaltim dan sedikit di Jakarta dan Tangerang.

–          Selain orang-orang diatas, kita bisa menyebutkan aktivis lainnya diluar aktivis gerakan buruh yang duduk di pemerintahan dan ataupun bahkan yang duduk sebagai anggota parlemen/DPR yang saat inipun nyaris tidak terlihat nyata kiprahnya dalam membantu perjuangan rakyat. Kalaupun ada, jumlahnya masih segelintir satu-dua orang yang mau datang dikala buruh/rakyat sedang ditindas dan berjuang, membuat tekanan ke pemerintah, membantu solidaritas dan sebagainya. Semuanya terpasung oleh partai-partai politik yang kita sama-sama tahu betapa bobrok dan koruptifnya saat ini.

–          Sekedar untuk bercermin, kawan-kawan FSPMI-KSPI dapat belajar dari kesalahan memberikan dukungan kepada gubernur Jabar (Aher) dalam Pilkada Jabar tahun lalu. Saat ini Gubernur Jabar justru mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap pemogokan harus memberikan laporan terlebih dahulu kepada gubernur. Sebuah Raperda yang pastinya akan menjadi tambahan hambatan bagi perjuangan gerakan buruh jika Raperda ini benar-benar disepakati dan dijalankan.

Penutup

Redaksi Arah Juang merasa penting untuk mengeluarkan seruan untuk menyelamatkan langkah politik FSPMI-KSPI yang akan diambil pada pemilu 2014 kali ini. Seruan ini sebagai tanda “sayang” kami kepada seluruh kawan-kawan yang tergabung dalam FSPMI-KSPI. Harus diakui bahwa FSPMI-KSPI saat ini adalah salah satu motor gerakan buruh di Indonesia. Bahkan Said Iqbal bersama serikat buruh lainnya sempat menggagas untuk membangun seluruh kekuatan dan organisasi perjuangan di Indonesia untuk bersama-sama membangun PARTAI POLITIK ALTERNATIF diluar parpol-parpol peserta pemilu 2014. Langkah awah untuk membangun ini sebenarnya telah dilakukan dengan menggagas sebuah organisasi multi sektor yaitu Rumah Rakyat sebagai awalnya. Telah dua kali pertemuan membahas ini dan sayangnya pembahasan konsep Rumah Rakyat saat ini berhenti pada rapat ke-2 setelah karena ada indikasi justru ada giringan untuk mendukung salah satu capres (Prabowo) sebagaimana ditulis diatas.

Harapan kami, dengan mengeluarkan seruan ini baik Said Iqbal maupun kawan-kawan yang duduk dalam kepemimpinan/kepengurusan FSPMI-KSPI, Garda Metal, serta seluruh anggota federasi KSPI dapat mencegah langkah politik yang bagi kami bukan saja sebuah kesalahan melainkan juga membahayakan bagi gerakan buruh dan rakyat secara keseluruhan. Bahkan seluruh kawan-kawan seperjuangan FSPMI-KSPI, seperti kawan-kawan serikat buruh yang tergabung dalam KNGB (Komite Nasional Gerakan Buruh); kawan-kawan SEKBER BURUH yang menjadi sekutu utama FSPMI-KSPI dalam mogok nasional tahun lalu; kawan-kawan gerakan buruh di Bekasi dan kota-kota lainnya, kawan-kawan yang sempat terhimpun dalam Rumah Rakyat, kawan-kawan organisasi tani seperti Omah Tani, dan Serikat Petani Indonesia dan semua kawan lainnya dapat memberikan masukannya terhadap rencana Said Iqbal yang memiliki indikasi kuat membawa FSPMI-KSPI mendukung Prabowo sebagai presiden RI dalam pemilu 2014.

Seruan ini, tidaklah dimaksudnya untuk mendukung capres lain diluar Prabowo Subianto. Redaksi Arah Juang memiliki pandangan bahwa pemilu 2014 yang diikuti oleh 12 parpol nasional, nyata-nyata bertanggung jawab atas merajalelanya korupsi yang menjadi sumber kesengsaraan rakyat dan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik neoliberal yang merugikan rakyat. Oleh karenanya seluruh parpol peserta pemilu 2014 tidak layak untuk dipilih (siapapun calegnya). Apalagi berbagai data telah yang menunjukkan bahwa sikap koruptif partai-partai politik akan meningkatkan keengganan rakyat untuk terlibat dan mendukung partai pemilu yang ada saat ini. Sejumlah survey memperkirakan bahwa partisipasi rakyat hanya pada pemilu kemungkinan akan berada dibawah angka 50%.

Redaksi Arah Juang menyerukan untuk menunjukkan sikap menolak seluruh partai politik peserta pemilu (walau datang ke TPS dengan menuliskan tuntutan di kertas suara atau mencoblos seluruh partai) sebagai tanggungjawab terhadap diri pribadi, politik, moral, dan masa depan rakyat. Biarkanlah partai-partai korup saat ini dipilih oleh mereka yang mendukung partai-partai ini (pengurus partai, para caleg, tim sukses, mereka yang merasa hutang budi, terbuai janji-janji manis, diberi sembako, uang dan lain sebagainya). Tidak ada kewajiban apapun bagi kita untuk memilih partai-partai ini (siapapun calegnya, bahkan bila ada kawan atau pimpinan organisasi kita yang menjadi caleg).

Tentu sekedar tidak memilih/mencoblos semua partai tidaklah cukup dan bukanlah sebuah jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Ini adalah langkah awal yang akan menjadi pertanda bahwa kita menolak dan sekaligus perlawanan kecil dari kebobrokan partai-partai dan penguasa negeri ini. Semakin besar persentase suara yang tidak memilih, maka semakin kuat legitimasi desakan untuk merevisi undang-undang pemilu dan munculnya partai rakyat sejati. Sebagaimana kita ketahui undang-undang Pemilu saat ini hanya memungkinkan “partai-partai pemilik modal” sajalah yang mampu ikut pemilu. Oleh karenanya, penolakan terhadap pemilu 2014 saat ini yang diikuti oleh partai-partai yang sudah busuk, harus diiringi dengan langkah berikutnya yaitu mengajak seluruh seluruh organisasi perjuangan rakyat dan seluruh rakyat yang ditindas untuk memperbaiki negeri dan keadaan rakyat dengan cara membangun kekuatan politik kita sendiri, membangun PARTAI KITA SENDIRI. Oleh karenanya datang ke TPS dan menuliskan tuntutan kita/mencoblos seluruh partai pada pemilu 2014 adalah langkah yang tepat. Sekian.

Salam Juang

Tim Redaksi Arah Juang

Catatan tambahan :

Memberikan Kritik, saling mengingatkan terhadap kawan seperjuangan bagi kami adalah sebuah kewajiban, apalagi terhadap FSPMI-KSPI saat ini yang masihlah menjadi elemen pelopor dalam gerakan buruh. Langkah kritis memang harus terus diberikan terhadap setiap kesalahan yang dibuat oleh kawan seperjuangan. Kawan-kawan buruh di Jabodetabek setidaknya tidak lupa sejumlah tindakan salah langkah yang dilakukan oleh FSPMI. Misalnya saja di Bekasi tercatat, penandatanganan moratorium penghentian mogok dan aksi solidaritas/grebek pabrik oleh pimpinan FSMPI Bekasi selama bulan puasa/ramadhan 2012, yang diinisiasi oleh Polres Bekasi. Untung saja, kawan-kawan serikat yang tergabung dalam SEKBER BURUH dan serikat lainnya banyak yang menolak ini dan malah menjadikan bulan puasa Ramadhan sebagai BULAN PERJUANGAN. Termasuk juga penandatanganan Deklarasi Harmoni Industri November 2012 yang digagas oleh Forum Investor Bekasi yang menjadi legitimasi pihak keamanan/polisi (juga termasuk para preman) untuk menghentikan gerakan solidaritas di Bekasi. Di Tangerang Banten, misalnya, di tahun 2012, FSPMI justru menjadi serikat buruh yang menandatangani upah minimum yang ditolak oleh gerakan buruh dan dengan aksi massa buruh besar diluar FSPMI justru akhirnya berhasil menekan gubernur Banten untuk merevisi upah dengan kenaikan yang berarti (saat ini pimpinan FSPMI Banten Riden Hatam Aziz tercatat sebagai Caleg PKS untuk DPRD Provisinsi Banten). Belum lagi ditambah perlawanan yang seringkali dilakukan setengah-setengah dan arogansi FSPMI-KSPI terhadap serikat buruh lain pada aksi momen kenaikan BBM di tahun 2012 dan 2013.

Terakhir juga bisa kita perdebatkan, bahwa langkah pembangunan partai politik gerakan yang mulai digagas sebenarnya oleh kawan-kawan FSPMI-KSPI, SEKBER BURUH, Serikat Petani Indonesia, dan berbagai unsur lainnya justru menjadi lemah dengan adanya taktik memasukkan para aktivis serikat ke menjadi caleg pada pemilu 2014 ini. Para caleg aktivis ini bisa menjadi “penyelamat” partai-partai korup yang sudah bobrok di hadapan rakyat, karena berikutnya massa akan melihat bahwa ada kawan kita di partai ini. Ke depan, jika terpilih para caleg aktivis ini, lingkungan sosialnya akan berubah, kehidupan akan berubah, pastinya akan menjadi lebih baik secara ekonomi, dan berikutnya kesadaran perjuangannya pun secara pasti akan berubah. FSPMI-KSPI bukanlah PARTAI yang memiliki ideologi dan disiplin yang kuat, yang pastinya tidak akan mampu mencegah berbagai godaan dan perubahan yang dialami para caleg jika terpilih nanti. Lain soal jika FSPMI-KSPI telah menjadi/memiliki sebuah partai yang memiliki ideologi, kekuatan dan kedisiplinan yang tinggi. Para caleg aktivis serikat yang tepilih ini akan lebih kuat pengaruh kehidupan partainya ketimbang ke pengaruh FSPMI sebelumnya. Sehingga justru langkah yang tepat yang harus dilakukan adalah tidak membiarkan para caleg aktivis serikat ini masuk ke sarang penyamun/perampok (DPR/D dan parpol busuk). Oleh karena, alih-alih kita pilih caleg aktivis buruh, justru langkah yang harus diambil adalah “Mari selamatkan para caleg aktivis serikat dari sarang penyamun” dengan cara JANGAN PILIH CALEG DARI AKTIVIS BURUH.