Deklarasi Bersama Konferensi Gerakan Rakyat Indonesia

Pada hari Kamis-Jumat, 19-20 April 2018, perwakilan dari sekitar 42 organisasi berkumpul di Jakarta untuk mengikuti Konferensi Gerakan Rakyat. Konferensi Gerakan Rakyat ini dimotori oleh KASBI, KPBI, SGBN, SEDAR dan KS. Konferensi dihadiri tidak kurang dari 500 peserta dari berbagai daerah. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi sebagai berikut: 

Kami buruh indonesia, petani indonesia, kaum muda indonesia, perempuan indonesia, dan para pejuang demokrasi, ham, lingkungan dan korupsi. Mendeklarasikan resolusi-resolusi persatuan dan perjuangan gerakan rakyat indonesia:

1. Kapitalisme-imperialisme adalah sumber utama dari persoalan kerakyatan yang menyebabkan kemiskinan, kesengsaraan, kerusakan lingkungan, pelanggaran ham, korupsi, kehancuran sumber daya alam dan ketidaksetaraan dalam ekonomi politik sosial dan budaya.
2. Rezim kapitalisme-imperialisme mengancam demokrasi rakyat, dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang-ruang demokrasi (perppu ormas, uu ite, uu md3, dll) dan disisi yang lain telah memberi ruang bagi menguatnya kekuatan kaum modal, militerisme, fundamentalisme, patriakalisme dan korupsi yang meraja lela.
3. Persatuan gerakan rakyat dan kekuatan politik alternatif menjadi kebutuhan mendesak bagi gerakan rakyat untuk melawan rezim kapitalisme-imperialisme yang berkuasa.

Mandat konferensi gerakan rakyat indonesia :

1. Merekomendasikan kepada masing-masing organisasi yang terlibat dalam konferensi gerakan rakyat indonesia untuk membahas pembangunan kekuatan politik alternatif.
2. Membentuk tim perumus untuk membahas pembentukan kekuatan politik alternatif (partai alternatif/blok politik alternatif)
3. Melakukan konsolidasi lanjutan bersama gerakan rakyat (di perluas) untuk membicarakan pembangunan kekuatan politik alternatif pada bulan juli 2018

Tuntutan mendesak rakyat:

1. Bangunan industri nasional dibawah kontrol rakyat
2. Nasionalisasi aset-aset strategis (bumn, tambang, infrastruktur
3. Reforma agraria sejati
4. Peningkatan subsidi untuk rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi)
5. Cabut uu pemilu dan uu partai politik
6. Hapuskan komando teritorial
7. Hapuskan uu anti demokrasi (perppu ormas, uu md3, uu ite, dll)
8. Sita harta koruptor, adili dan penjarakan pelaku korupsi
9. Mengatasi dengan lebih seksama kesejahteraan dan pelanggaran ham di papua serta menghargai hak demokratik rakyat papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri
10. perlindungan hak perempuan (hak maternitas, stop kekerasan seksual, laktasi) dan tolak diskriminasi    berbasiskan orientasi seksual, ras dan agama
11. wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
12. wujudkan upah layak nasional dan cabut pp 78/2015
13. hapus sistem kerja kontrak dan outsourching dan bentuk uu perlindungan buruh
14. usut tuntas pelanggaran ham masa lalu
15. jaminan sosial kerakyatan bukan asuransi sosial
16. perlindung buruh migran sebelum dan sesudah penempatan
17. hentikan eksploitasi sda dan perusakan lingkungan
18. stop penggusuran rakyat miskin

Jakarta, 20 april 2018

Hormat kami,

Konferensi gerakan rakyat indonesia

(KPBI, KASBI, KSN, SGBN, SEDAR, JARKOM PERBANKAN, SINDIKASI, SMI, AKMI, GPPI, LMND, FRONT NASIONAL-UNAS, PEMBEBASAN, FMK, KPOP, SPRI, KOLEKTIFA, LSS, FRI-WP, GEREJA KRISTEN ANUGERAH, FORUM ISLAM PROGRESIF, SAVE GUNUNG SELAMET, PRP, POLITIK RAKYAT, PPR, KPO PRP, MILITAN INDONESIA, INDOPROGRES, ISLAM BERGERAK, KPA, WALHI, KONTRAS, AMNESTY INTERNATIONAL, YLBHI, LBH JAKARTA, IKOHI, TURC, LIPS, MAHARDIKA, SOLIDARITAS PEREMPUAN, AMP, SEBUMI)